Oleh : Arsa Ali Umar
___________________________________
PorosLombok.com -Kebijakan publik sejatinya adalah instrumen peradaban yang ditenun untuk memuliakan manusia, bukan sekadar hitungan angka di atas kertas anggaran. Ketika sebuah program nasional diluncurkan, Arsa Ali Umar melihat harapan jutaan rakyat kecil digantungkan dengan penuh pertaruhan.
Namun, realitas sering kali menyuguhkan ironi yang getir bagi para pelaku di akar rumput. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang awalnya disambut sebagai angin segar perubahan, kini justru menyisakan kecemasan kolektif yang mendalam bagi para mitra dan relawan di lapangan.
Mereka kini berada dalam posisi dilematis yang menyakitkan. Arsa Ali Umar menegaskan, mitra dan relawan MBG bak anak haram mendapatkan sentuhan APBN, seolah tabu bagi mereka untuk menikmati manfaat nyata dari kucuran dana negara yang sejatinya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat banyak.
Stigmatisasi ini sungguh sebuah ketidakadilan logika yang nyata. Mereka dihakimi secara sosial seakan bersalah menikmati anggaran negara, padahal porsi yang dialokasikan untuk sektor ini terhitung sangat kecil dalam postur besar ekonomi nasional kita saat ini.
Data empiris menunjukkan angka serapan untuk program ini hanya berkisar enam hingga tujuh persen dari total anggaran. Ironisnya, ruang gerak yang begitu minimalis ini justru dipandang secara sinis oleh sebagian kalangan yang tidak memahami denyut nadi kehidupan pelaku di lapangan.
Mari melihat lebih dekat siapa sesungguhnya para mitra dapur ini. Mayoritas dari mereka, sekitar delapan puluh persen, adalah representasi riil dari masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah yang mencoba bertahan hidup melalui kemandirian usaha.
Keberanian mereka membangun infrastruktur dapur bukanlah disokong oleh limpahan modal yang mapan. Ruang produksi itu tegak berdiri dari keberanian berspekulasi melalui pinjaman perbankan serta lembaga pembiayaan formal yang bunganya terus menagih tanpa kompromi.
Bagi sebagian yang lain, modal awal diperoleh dengan cara yang lebih menyedihkan. Mereka terpaksa menjual atau menggadaikan aset keluarga, perhiasan pernikahan, hingga skema patungan antarkerabat demi menjemput asa baru untuk bisa berkontribusi dalam program nasional ini.
Sebuah pertanyaan mendasar yang menuntut jawaban logis kini mengemuka ke permukaan. Bagaimana nasib keberlanjutan hidup mereka jika program nasional yang ambisius ini tiba-tiba dihentikan di tengah jalan sementara kewajiban finansial mereka belum terselesaikan?
Kenyataan pahitnya adalah utang modal mereka belum sepenuhnya terlunasi. Sementara itu, arloji tagihan dari pihak bank dan pegadaian terus berputar tanpa peduli pada dinamika politik atau perubahan regulasi yang sedang terjadi di tingkat atas.
Banyak pelaku usaha lokal memberanikan diri terjebak dalam spekulasi tinggi ini demi misi sosial yang sederhana. Mereka ingin menciptakan lapangan kerja baru bagi keluarga, kerabat dekat, dan tetangga di lingkungan sekitar agar dapur mereka tetap mengepul.
Namun, niat mulia tersebut kini harus dibayar mahal dengan ketidakpastian regulasi. Setiap hari, para mitra ini dipaksa hidup dalam balutan rasa cemas yang menguras energi psikologis secara masif akibat ancaman penghentian program yang terus menghantui.
Kabar duka bahkan mulai terdengar dari sebagian pelaku yang tak kuat menahan beban mental. Tekanan psikologis akibat ketidakpastian industri baru ini dilaporkan telah merenggut nyawa karena serangan penyakit mendadak yang dipicu oleh stres luar biasa.
Anggapan bahwa memiliki fasilitas dapur MBG adalah simbol kekayaan baru merupakan fatamorgana yang keliru. Di balik bangunan fisik itu, tersembunyi keresahan tingkat tinggi tentang bagaimana cara mereka mampu mengembalikan modal kerja yang telah habis terserap.
Dampak domino dari kegelisahan ini tidak berhenti pada level pemilik modal saja. Denyut nadi kecemasan yang sama juga merayap perlahan dan menggerogoti ketenangan hidup para karyawan dapur yang sangat bergantung pada operasional harian.
Sebagian besar pekerja adalah ibu rumah tangga yang sebelumnya hanya bergantung pada nafkah suami. Keberadaan program ini sempat menjadi oase untuk membantu stabilitas ekonomi domestik agar tetap berdaya dan mampu mencukupi kebutuhan pokok harian.
Di sektor ini pula, mantan pekerja migran mencoba merajut kembali masa depan di tanah air. Penghasilan dari dapur MBG menjadi tumpuan utama untuk membiayai sekolah serta jenjang kuliah anak-anak mereka agar tidak terputus di tengah jalan.
Rasa percaya diri finansial yang sempat tumbuh memicu keberanian baru di kalangan pekerja. Fasilitas transportasi seperti sepeda motor mulai diambil melalui jalur kredit demi efisiensi mobilitas harian yang menuntut kecepatan dan ketepatan waktu.
Sepeda motor bagi masyarakat modern bukan lagi representasi dari gaya hidup mewah. Kendaraan roda dua telah bergeser menjadi alat produksi dan kebutuhan esensial penunjang produktivitas keluarga yang sangat vital perannya.
Bayang-bayang penghentian program seketika berubah menjadi ancaman musibah sosial yang nyata. Kehilangan pekerjaan berarti kepunahan kemampuan untuk membayar cicilan kendaraan yang sedang berjalan dan kebutuhan dapur yang kian mendesak.
Lebih jauh lagi, dampak langsungnya adalah matinya subsiden pangan di dapur rumah tangga mereka sendiri. Pendidikan anak-anak yang sedang mekar terancam putus di tengah jalan akibat ketiadaan biaya setelah sumber penghasilan utama mendadak ditutup paksa.
Negara tidak boleh membiarkan para pelaku lokal ini bertarung sendirian dalam ruang gelap ketidakpastian. Kebijakan strategis harus segera dirumuskan untuk menjamin keberlanjutan hidup ekosistem ini agar tidak terjadi keruntuhan ekonomi di level rumah tangga.
Dibutuhkan komitmen politik yang kuat untuk mengubah cara pandang terhadap para mitra domestik ini. Mereka adalah pahlawan ekonomi lokal yang membutuhkan perlindungan hukum dan kepastian iklim usaha, bukan penghakiman moral yang tidak mendasar.
Pemerintah perlu melahirkan regulasi protektif yang mampu mengunci kepastian program dalam jangka panjang. Langkah ini krusial untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan ketenangan psikologis bagi para pekerja yang saat ini sedang berada di titik nadir.
Menyelesaikan sengkarut ini menuntut hadirnya empati kepemimpinan yang meletakkan manusia di atas kalkulasi politik. Jangan biarkan program kesejahteraan yang mulia ini justru berakhir dengan melahirkan kemiskinan baru yang lebih akut di akar rumput.*
