Oleh : Saeful Bahri
Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur

—————————————————————–

OPINI, PorosLombok.com – Tulisan ini lahir sebagai tanggapan sederhana terhadap diskusi yang diadakan oleh Grup Fokus Lotim, dengan tajuk yang sama, menjelang pelantikan pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Timur yang baru. Sebuah diskusi yang, meskipun minim mengupas tema utama mengenai demokrasi, tetap layak kita apresiasi.

Di tengah situasi hubungan yang cenderung semakin tertutup antara masyarakat dan pemerintah, forum-forum terbuka seperti ini menjadi secercah harapan. Hadirnya pejabat Bupati, Wakil Bupati terpilih, dan Ketua DPRD langsung dalam diskusi ini adalah sebuah sinyal positif bagi tegaknya garis demokrasi di tangan pemerintah daerah yang baru.

Diskusi publik semacam ini tidak hanya penting sebagai wadah menyampaikan aspirasi, tetapi juga sebagai bentuk pengawasan terhadap kebijakan pemerintah agar tetap transparan dan tepat sasaran.

Menyampaikan pemikiran, sesederhana apapun, adalah bagian dari proses demokrasi yang tak boleh terabaikan. Mengabaikan saluran ini, seperti menahan hasrat yang tak tersalurkan, justru akan mendatangkan masalah. Sebaliknya, bila pemikiran itu dapat disampaikan dengan bebas dan jujur, akan tercipta ruang kemesraan antara pemerintah dan rakyat, yang pada gilirannya mendorong tercapainya kesejahteraan bersama.

Demokrasi bukan sekadar kebebasan untuk berbicara, melainkan sebuah instrumen yang memandu roda pemerintahan menuju tujuan yang lebih besar: masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

Sering kali, kita menyederhanakan arti demokrasi hanya sebagai kebebasan berpendapat. Namun, demokrasi sejati jauh lebih dalam. Demokrasi adalah landasan yang mengatur jalannya pemerintahan, sebuah sistem yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan nilai dasar kebebasan, keadilan, dan kebahagiaan.

Pemerintahan yang demokratis adalah yang memanfaatkan instrumen demokrasi sejak awal, yaitu dari pemilihan pemimpin yang cakap dan berkualitas, hingga pengawasan terhadap jalannya pemerintahan untuk memastikan visi dan misi pemerintah tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi.

Namun, membangun pemerintahan yang demokratis bukanlah hal yang mudah. Ada keseimbangan yang harus dijaga antara kekuatan pemerintah dan kekuatan rakyat. Ernesto Laclau, seorang pemikir demokrasi, menyatakan bahwa demokrasi tercipta ketika ada keseimbangan antara pemerintah yang kuat dan masyarakat yang kritis.

Jika salah satu pihak terlalu kuat, bisa melahirkan hegemoni atau kekacauan. Yang terburuk adalah jika keduanya lemah, maka pemerintahan tersebut hanya akan mengarah pada kegagalan. Oleh karena itu, perlu ada upaya berkesinambungan untuk menciptakan keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan masyarakat.

Diskusi publik yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kebijakan seperti yang dilaksanakan malam itu adalah wujud nyata dari upaya tersebut. Selain membangun kekuatan masyarakat melalui pengetahuan tentang kebijakan pemerintah, diskusi semacam ini juga menciptakan ruang bagi dialektika positif yang akan menjaga agar pemerintah tetap berada dalam garis demokrasi yang kita cita-citakan.

Semoga, upaya ini menjadi pintu gerbang menuju Lombok Timur yang lebih maju, dan menjadi langkah awal yang baik bagi program 100 hari pertama pemerintahan yang akan datang.

Sebagai penutup, tulisan singkat ini mungkin tak mampu mewakili makna demokrasi dalam konteks yang lebih luas. Namun, setidaknya, ini adalah kontribusi saya untuk ikut membangun iklim dialektika yang sehat dan bermartabat dalam pemerintahan kita.

Bukan sekadar perdebatan kosong, tetapi sebuah dialog yang produktif, beretika, dan berdampak bagi kemajuan daerah. Semoga ini bisa menjadi bagian dari perjalanan panjang kita menuju demokrasi yang lebih baik. Wassalam…

Terara, 02 Februari 2025