Lombok Timur, PorosLombok.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, memberikan penegasan terkait kekhawatiran masyarakat sipil soal wacana penggabungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dengan OPD lainnya.
Dalam pertemuan bersama Aliansi Masyarakat Sipil di ruang kerjanya, Senin (21/4), Juaini menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada rencana penggabungan tersebut. Pemkab, menurutnya, masih menempatkan DP3AKB sebagai garda depan dalam penanganan isu-isu perempuan dan anak.
“Belum ada rencana penggabungan DP3AKB dengan OPD lain,” tegasnya.
Aliansi Masyarakat Sipil sebelumnya menyampaikan kegamangan mereka terhadap wacana tersebut. Mereka menilai, jika DP3AKB digabung, maka fungsi strategis dalam isu pengarusutamaan gender dan perlindungan anak bisa melemah.
Juaini memahami sepenuhnya kekhawatiran tersebut. Ia menjelaskan bahwa DP3AKB memiliki peran vital dalam pelaksanaan program-program yang menyasar kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok inklusi sosial lainnya.
“Kami sangat memahami pentingnya peran DP3AKB dalam mengkoordinasikan dan mengimplementasikan program-program ini,” ujarnya.
Komitmen itu, kata Juaini, juga tercermin dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030. Pemkab menyiapkan strategi khusus untuk memasukkan persoalan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai isu prioritas.
“Pemkab Lotim berkomitmen untuk memasukkan pokok-pokok pikiran terkait tingginya angka kekerasan seksual dan KDRT di daerah ini,” tambahnya.
Ia menyebut, penguatan sinergi antara pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh agama juga akan menjadi bagian penting dalam strategi penanganan masalah tersebut. Menurutnya, tanpa kerja sama lintas elemen, berbagai program sosial akan sulit berjalan efektif di masyarakat.
“Keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada implementasi yang efektif di tingkat masyarakat,” ucap Sekda.
Sementara itu, Aliansi Masyarakat Sipil menyambut baik pernyataan tersebut. Mereka menyampaikan apresiasi terhadap sikap terbuka Pemkab dalam menanggapi aspirasi masyarakat.
“Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memastikan komitmen Pemda terhadap isu-isu perempuan,” ujar Ririn Hayudiani, perwakilan aliansi.
Ia menambahkan, dengan adanya klarifikasi langsung dari Sekda, pihaknya merasa lebih yakin bahwa Pemkab Lombok Timur tidak akan mengambil langkah yang dapat melemahkan perlindungan terhadap kelompok perempuan dan anak.
“Kami merasa lega dan yakin bahwa Pemda memiliki komitmen tinggi untuk memberikan perhatian yang optimal kepada masyarakat,” imbuhnya.
Aliansi menilai keberadaan DP3AKB tidak hanya penting, tetapi sangat krusial untuk memastikan tercapainya Lombok Timur SMART yang inklusif. Mereka berharap kolaborasi antara Pemkab dan masyarakat sipil dapat terus diperkuat ke depan.
(*/porosLombok)
