Lombok Timur, PorosLombok.com– Kader Posyandu di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kembali menelan pil pahit. Meski menjadi garda terdepan dalam pelayanan dasar di tingkat desa, nasib mereka justru seolah tak dianggap.Ironisnya, peran mereka justru selalu dimanfaatkan dalam setiap momentum politik.
Saat masa kampanye tiba, para kader ini kerap dijadikan simbol loyalitas. Janji-janji peningkatan insentif, status, dan kesejahteraan kerap dilontarkan dengan lantang oleh para kandidat.
“Setiap kampanye, nama kader Posyandu dielu-elukan. Tapi begitu pemilu selesai, semua janji lenyap seperti angin,” kata Wakil Ketua DPRD Lotim, Nurhasanah, Rabu (15/5).
Menurut politisi Partai NasDem itu, kader Posyandu tak hanya menjalankan tugas rutin terkait kesehatan ibu dan balita. Mereka juga diminta terlibat dalam enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), mulai dari pendidikan, sosial, hingga ketertiban umum.
“Beban kerja mereka terus bertambah, tapi perhatian dari pemerintah nyaris tak ada,” tegasnya.
Yang lebih mencengangkan, Nurhasanah menyebut para kader hanya diberi insentif Rp150 ribu per bulan. Jumlah yang jauh dari kata layak, jika dibandingkan dengan kontribusi mereka di lapangan.
“Itu sangat tidak manusiawi. Mereka digerakkan untuk kepentingan besar, tapi dibayar seikhlasnya,” cetusnya.
Lebih jauh, ia menyoroti adanya praktik pencopotan kader Posyandu yang dinilai ‘tidak sejalan’ dengan kepala desa. Situasi ini menciptakan ketakutan dan ketidakpastian di kalangan kader yang seharusnya fokus melayani masyarakat.
“Banyak kader yang kehilangan SK hanya karena beda pilihan politik. Ini sangat tidak adil,” sambungnya.
Nurhasanah pun mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk menyusun regulasi perlindungan kader secara lebih tegas. Ia menilai sudah saatnya kebijakan ditata agar tak semata bergantung pada kepala desa yang bisa berubah sewaktu-waktu.
“Kami akan dorong regulasi yang kuat di Dinas PMD agar kader tidak terus jadi korban politik,” ujarnya.
Ia memastikan DPRD akan bergerak cepat. Salah satunya dengan mendorong penguatan anggaran untuk kader Posyandu, baik dari APBD maupun APBDes. Ini, kata dia, penting untuk memastikan kesinambungan pelayanan masyarakat di tingkat bawah.
“Kami akan ajak semua pihak duduk bersama. Kader Posyandu bukan relawan abadi. Mereka harus dihargai dan dilindungi,” tandasnya.
(arul/PorosLombok)
