PorosLombok.com – Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur, mencatat prestasi membanggakan. Desa yang tergolong terpencil ini berhasil masuk dalam lima besar nasional Lomba Desa Terbaik dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tahun 2025.
Tim verifikator dari Kementerian Perlindungan PMI bersama Pemerintah Provinsi NTB melakukan kunjungan langsung ke desa tersebut, Kamis (19/6).
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya yang hadir menyambut tim verifikasi, menyatakan bahwa capaian tersebut bukan sekadar keberuntungan, melainkan buah dari kerja nyata dan komitmen kolektif.
“Pemda sudah lama memberi perhatian terhadap isu ketenagakerjaan. Kantor Imigrasi sudah kami hadirkan sejak 2014. Sekarang kami perjuangkan agar statusnya jadi kantor definitif,” ujar Wabup.
Ia menambahkan, pengangkatan staf khusus bidang ketenagakerjaan juga merupakan bagian dari strategi perlindungan yang lebih sistematis. Pemda pun bekerja sama dengan lembaga pendamping seperti LP2MI dan ADBMI.
“Isu migrasi tidak bisa diselesaikan sendiri. Diperlukan sinergi, termasuk dengan NGO, terutama untuk mencegah pengiriman tenaga kerja secara ilegal,” tegasnya.
Meski demikian, Wabup mengakui masih ada tantangan di lapangan. Salah satunya, implementasi teknis Peraturan Bupati tentang ketenagakerjaan yang belum maksimal.
“Karena itu, kami dorong pembinaan terus dilakukan agar desa-desa lain bisa meniru Borok Toyang,” imbuhnya.
Sementara itu, perwakilan tim verifikasi dari Kementerian, Kartika, menyampaikan bahwa Desa Borok Toyang lolos seleksi ketat dari total 64 desa peserta tingkat nasional.
“Verifikasi ini bertujuan mencocokkan data dengan fakta di lapangan. Dan kami melihat langsung antusiasme warganya. Apapun hasil akhirnya, Desa Borok Toyang sudah membuktikan kualitasnya,” kata Kartika.
Ia menyebut desa ini sebagai “matahari baru dari Lombok Timur”, yang dianggap memberi harapan baru dalam sistem perlindungan PMI berbasis komunitas.
Kepala Desa Borok Toyang, Suparman, mengaku terharu atas kunjungan tim verifikasi. Ia mengatakan ini adalah kali pertama desanya ikut lomba berskala nasional.
“Selama ini desa kami jarang tersorot, apalagi dikunjungi pejabat pusat. Tapi kami buktikan, keterpencilan bukan penghalang untuk melindungi warga kami yang merantau,” ucapnya.
Verifikasi ini juga dihadiri perwakilan DPRD Lotim, Kadisnakertrans, staf khusus ketenagakerjaan, camat, kepala desa sekitar, serta NGO mitra pendamping migran.
(Redaksi / PorosLombok)
