PorosLombok.com – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin tak tinggal diam soal nasib kawasan wisata Joben. Didampingi Sekda HM Juaini Taofik, Bupati yang akrab disapa Haji Iron itu mendatangi langsung kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI di Jakarta, Jumat (20/6).
Langkah ini bukan sekadar silaturahmi. Pemkab Lotim membawa serta dokumen resmi sebagai tindak lanjut dari disposisi Menteri LHK terkait rencana pengalihan pengelolaan Joben kepada pemerintah daerah.
“Disposisi dari Pak Menteri sudah turun ke Dirjen. Sekarang tinggal melengkapi administrasinya,” ujar Sekda Lotim, HM Juaini Taofik atau yang akrab disapa Kak Opik, melalui pesan singkat.
Menurutnya, proses pengalihan kewenangan sudah berada di jalur yang tepat dan kini masuk tahap akhir. Ia optimistis pengelolaan kawasan Joben bisa kembali dipegang daerah paling lambat akhir 2025.
“Ini bukan soal gengsi, tapi soal kedaulatan. Jangan sampai kita hanya jadi penonton di rumah sendiri,” tegasnya.
Sebagai informasi, Joben merupakan kawasan wisata strategis di kaki Gunung Rinjani yang memiliki potensi ekonomi besar bagi masyarakat Lombok Timur. Namun, hingga kini pengelolaannya masih di tangan pemerintah pusat.
“Kalau dikelola daerah, pelayanannya lebih cepat dan manfaatnya bisa langsung dirasakan warga,” imbuh Kak Opik.
Tak hanya menyoal Joben, Pemkab Lotim juga menyuarakan aspirasi agar pemerintah daerah diberi ruang lebih besar dalam pengelolaan jalur pendakian Gunung Rinjani.
“Seperti prinsip Pak Bupati, daerah dengan PAD yang kuat akan menjadi daerah yang mandiri,” ucapnya.
Menurutnya, kemandirian fiskal tidak akan tercapai jika daerah hanya mengandalkan dana transfer dari pusat. Diperlukan keberanian untuk mengelola potensi lokal, terutama sektor wisata dan kehutanan.
“Joben itu bukan sekadar destinasi, tapi denyut nadi ekonomi warga. Kalau terus dikelola pusat, kita hanya jadi tamu di kampung sendiri,” tegasnya lagi.
Ia menambahkan bahwa langkah ini adalah bentuk keseriusan daerah dalam memperjuangkan hak atas sumber daya lokal.
“Kami ingin daerah diberi akses dan kendali yang proporsional. Supaya pembangunan berjalan merata dan sesuai dengan kebutuhan warga,” tandasnya.
(arul/PorosLombok)
