(PorosLombok.com) – Universitas Gunung Rinjani (UGR) bersama Ali Dahlan Center (ADC) menggelar acara Ngaji Budaya di Desa Suryawangi, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Minggu (12/7).
Acara ini mengusung tema “Mengkaji Kebudayaan Lokal di Tengah Gempuran Globalisasi”.
Hadir pada acara ini sejumlah tokoh penting, di antaranya mantan Bupati Lombok Timur H. Ali Bin Dahlan (Ali BD), Plt Sekda NTB Lalu Moh. Fauzal, serta para budayawan dan seniman dari berbagai daerah di NTB.
Dalam sambutannya, Ali BD menyampaikan pentingnya memahami kebudayaan secara mendalam. Ia menilai banyak diskusi tentang budaya selama ini hanya membahas hal-hal yang berada di pinggiran, bukan esensi kebudayaan itu sendiri.
“Banyak pertikaian dalam diskusi soal kebudayaan hanya berputar pada seni. Gendang Beleq, Kecimol, terus menjadi bahan perdebatan. Padahal, itu bukan kebudayaan. Itu seni. Seni tabuh, hanya bagian kecil dari kebudayaan,” tegas Ali BD.
Ia menegaskan bahwa kebudayaan adalah kumpulan pikiran manusia yang unggul, baik, dan terpilih. Kebudayaan mencakup nilai, sikap, hingga teknologi.
Intinya adalah cara berpikir yang membangun, yang memiliki mekanisme kontrol sosial di dalamnya.
“Kalau kamu ganggu lalu lintas dengan dalih budaya, kamu anti kebudayaan,” cetusnya.
Ali BD menyoroti betapa mudahnya orang mengaku cinta budaya hanya karena tampil dalam pertunjukan. Padahal, kebudayaan sejati tidak mengganggu kepentingan umum.
Ia bahkan menyebut bahwa pemerintah memiliki hak penuh untuk melarang penggunaan jalan negara demi pertunjukan seni seperti Gendang Beleq dan Kecimol.
“Gubernur, melalui Sekdanya, berhak menutup jalan negara. Kalau tidak digunakan kekuasaannya, ya salah juga. Kamu bisa hitung sendiri kerugiannya. Kalau 200 mobil macet rata-rata setengah jam, itu bisa jadi 100 jam kerja yang hilang. Hitung saja nilai ekonominya,” kata Ali BD.
Menurutnya, kebudayaan adalah cara berpikir yang besar. Ia menyayangkan masyarakat Sasak yang masih ribut soal identitas wilayah seperti Lombok Timur dan Lombok Barat.
“Kalau kamu masih bilang Sasak itu cuma dari Lombok Timur atau Lombok Barat, kamu belum sepenuhnya jadi orang Sasak,” tegasnya.
Hal serupa menurutnya juga terjadi pada masyarakat Bima dan Dompu. Jika masih membedakan satu sama lain, maka mereka belum dewasa dalam berpikir sebagai satu suku bangsa.
Ia menekankan bahwa pemahaman tentang kebudayaan harus mulai dari gagasan besar dan pemikiran yang luas, bukan dari simbol-simbol kecil seperti pakaian adat, tenunan, atau alat musik.
“Kita harus diskusi soal gagasan besar, bukan soal bentuk luar. Tenun, Gendang, itu hanya simbol. Pertanyaannya: apakah ada nilai, konsep, dan pemikiran di dalamnya?” ujarnya.
Ia juga menyinggung pendapat Prof. Koentjaraningrat yang menyebut bahwa Indonesia belum memiliki satu kebudayaan nasional karena masyarakat lebih mementingkan suku dan kelompoknya masing-masing. Hal ini, menurut Ali BD, juga terjadi di NTB.
“Kalau Indonesia mau maju, dia harus punya satu kebudayaan. Sama halnya dengan Lombok, kalau mau maju, dia juga harus punya satu budaya yang utuh,” tegasnya lagi.
Ali BD mengajak masyarakat Sasak untuk berhenti menyalahkan pihak luar. Ia mengajak semua untuk bercermin dan mulai membenahi diri sendiri.
“Kasihan orang Sasak. Harus kita kasihi diri kita sendiri. Berhenti menyalahkan orang lain. Tanyakan ke diri kita: kenapa kita miskin? Kenapa kita tidak bersatu? Semua harus dimulai dari kesadaran diri,” katanya.
Sementara itu, Plt Sekda NTB Lalu Moh. Fauzal dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi kepada H. Ali BD.
Ia menyebut, meskipun tidak sering bertemu atau berdiskusi langsung, pemikiran-pemikiran Ali BD selama ini menjadi referensi penting dalam perjalanan tugasnya di pemerintahan.
“Sebagai generasi ketiga, terus terang walaupun saya tidak terlalu intens berdiskusi dan bersilaturahmi dengan beliau, tetapi pemikiran-pemikiran beliau itu sering saya jadikan sebagai referensi untuk kita maju di NTB ini. Saya kira NTB bersyukur punya sosok seperti Bapak Ali Bin Dahlan,” ujar Fauzal.
Ia menambahkan, sebagaimana arahan Gubernur NTB, ke depan akan dihadirkan ruang yang lebih nyata untuk mendukung para budayawan.
Fauzal menyebut, pemikiran Ali BD tentang pentingnya mendukung budayawan agar tetap menjaga nilai-nilai dan kearifan lokal sejalan dengan kebijakan baru yang tengah disiapkan pemerintah provinsi.
“Kalau selama ini kita berikan stimulus untuk guru ngaji, untuk marbot, masa budayawan kita biarkan? Insyaallah dalam SOTK (struktur organisasi perangkat daerah) baru yang sudah diperdakan oleh Pemerintah Provinsi bersama DPRD, itu ada satu OPD baru: Dinas Kebudayaan,” jelasnya.
Fauzal juga mengatakan bahwa pemerintah pusat telah mewajibkan pembentukan Dinas Kebudayaan di tingkat provinsi.
Dengan adanya OPD tersebut, perhatian terhadap para budayawan akan lebih terstruktur dan terjamin secara kelembagaan.
(arul/PorosLombok)
