(PorosLombok.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur resmi menerapkan sistem pencairan dana berbasis digital.
Penerapan ini dilakukan melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online di aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).
Kebijakan tersebut ditandai dengan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Tes Operasional (TO) yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Lombok Timur pada Selasa (26/8).
Acara ini dibuka langsung oleh Bupati H. Haerul Warisin dan menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendagri serta Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur.
Bupati Haerul Warisin menilai sistem digital akan mempermudah dan mempercepat alur administrasi pencairan dana.
Ia menyebut langkah ini juga merupakan upaya strategis dalam meningkatkan transparansi keuangan daerah.
“Dengan sistem digital, proses pencairan dana akan lebih cepat dan akurat. Hal ini sangat penting untuk mendukung kelancaran program pembangunan di Lombok Timur,” ujar Haerul dalam sambutannya.
Ia menambahkan, digitalisasi keuangan daerah bukan hanya sekadar modernisasi. Lebih dari itu, sistem ini akan meminimalisir kesalahan manusia, menekan potensi kerugian, serta meningkatkan akurasi data anggaran pemerintah daerah.
“Sistem tersebut juga bisa menekan potensi human error sekaligus memastikan data keuangan lebih valid,” tegasnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Pusdatin Kemendagri, Irma Widiyanti, berharap seluruh peserta mengikuti bimtek dengan sungguh-sungguh.
Menurutnya, keberhasilan implementasi SP2D online sangat bergantung pada kesiapan tim keuangan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Dengan penerapan berbasis online, kinerja tim keuangan di setiap OPD akan jauh lebih terbantu. Karena itu penting bagi peserta menyerap materi secara maksimal,” kata Irma.
Dalam kegiatan tersebut hadir pula Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Timur, perwakilan Bank NTB Syariah, serta bendahara dan operator dari seluruh OPD.
Mereka diharapkan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan SP2D online di unit kerja masing-masing.
Melalui digitalisasi ini, Pemkab Lombok Timur optimistis tata kelola keuangan akan semakin tertib, transparan, dan bisa mempercepat realisasi program pembangunan. Manfaatnya diharapkan segera dirasakan masyarakat secara langsung.
(Redaksi/porosLombok)
