Harga Tembakau Goyang, Bupati Lotim Warning Pengusaha Nakal

(PorosLombok.com) – Gejolak harga tembakau di Lombok Timur membuat Bupati H. Haerul Warisin angkat suara. Ia tak ingin petani dirugikan hanya karena permainan oknum pengusaha.

“Jangan sampai ada yang bermain harga. Kita ingin keseimbangan antara pengusaha dan petani tetap terjaga,” tegas Bupati saat rapat koordinasi dengan puluhan pengusaha tembakau, Rabu (27/8).

Rapat yang digelar di ruang kerja Bupati itu membahas strategi penyelamatan sektor agribisnis tembakau. Sektor ini disebut masih menjadi tonggak utama perekonomian Lombok Timur.

Luas lahan tembakau tahun ini tercatat 26 ribu hektare untuk jenis rakyat dan Virginia. Angka itu turun tipis akibat anomali iklim, meski kondisi pertanaman dinilai masih aman.

“Produktivitas tetap harus dijaga. Jangan sampai petani yang sudah bekerja keras justru dirugikan oleh harga yang tidak stabil,” kata Bupati.

Bupati juga menyoroti maraknya praktik pembeli gelap tembakau. Menurutnya, aktivitas ilegal itu merugikan pengusaha resmi dan mengacaukan harga di tingkat petani.

“Pemerintah akan menindak tegas pembeli ilegal. Distribusi tembakau akan dikawal tim opjar maupun tim terpadu,” ujarnya.

Pernyataan itu disambut positif para pengusaha yang hadir. Mereka menilai dialog terbuka ini bisa menjadi pintu masuk penyusunan kebijakan yang lebih detail dan implementatif.

Para pengusaha juga meminta dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan bagi petani. Pola tanam yang tepat dinilai bisa meningkatkan kualitas panen sekaligus memperkuat daya saing.

“Kalau komunikasi rutin, semua pihak akan lebih mudah mencari solusi. Jadi kami berharap pertemuan seperti ini tidak hanya sekali,” kata salah seorang perwakilan pengusaha.

Bupati sendiri mendorong para pengusaha membentuk asosiasi agar koordinasi lebih terarah. Ia juga memastikan rapat rutin akan digelar dua kali setahun, yaitu saat persiapan tanam dan penentuan harga.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Sekda Lombok Timur, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bidang Perkebunan Provinsi NTB, serta pimpinan puluhan perusahaan mitra petani.

(Redaksi/PorosLombok)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi

TERBARU