(PorosLombok.com) – Program swasembada bawang putih di kawasan Sembalun, Lombok Timur, yang digadang sebagai percontohan nasional, kini terancam gagal total.
Proyek bernilai miliaran rupiah tersebut disebut penuh kejanggalan, mulai dari kualitas bibit yang buruk hingga penyaluran yang tidak tepat sasaran.
Tokoh muda setempat, Royal Sembahulun, menilai program itu tidak transparan sejak awal. Ia menjelaskan, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran hingga Rp7,5 miliar pada 2024 untuk pengembangan kawasan seluas 50 hektare.
Dengan biaya Rp155 juta per hektare, program ini seharusnya menghasilkan benih unggul yang bermanfaat bagi petani.
“Tahun 2024 itu ada program pengembangan kawasan, luasnya 50 hektare. Satu hektare biayanya Rp155 juta. Kalau kita kalkulasikan, anggarannya Rp7,5 miliar. Tapi hasilnya malah bikin petani buntung,” ujar Royal.Minggu (13/09).
Ia mengaku menjadi korban langsung dari distribusi benih. Dari dua kuintal varietas Lembu Sembalun yang diterimanya, separuh dalam kondisi rusak sehingga tidak bisa ditanam.
Royal memperkirakan, jika 30 persen dari total 175 ton benih mengalami kerusakan, maka potensi kerugian negara bisa mencapai Rp1,9 miliar hanya dari satu jenis varietas.
“Ini baru dari satu jenis benih saja. Belum lagi penerima lain yang dapat benih rusak. Artinya, negara ini membayar angin,” tegasnya.
Selain kualitas bibit, Royal juga menyoroti persoalan penyaluran. Ia menduga ada kelompok tani fiktif yang sengaja dibentuk untuk menyerap bantuan. Menurutnya, hal itu membuka peluang terjadinya praktik pencucian uang.
“Ada kecenderungan kerugian di situ. Bisa saja ada pencucian uang,” katanya.
Ia bahkan mempertanyakan kinerja Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Mataram. Menurutnya, lembaga tersebut semestinya mampu menyaring bibit yang tidak layak. Namun kenyataan di lapangan berbeda, benih dalam kondisi rusak tetap diloloskan.
“Kenapa benih-benih rusak bisa lolos?” ucapnya heran.
Masalah lain muncul akibat keterlambatan distribusi bibit. Royal menyebut banyak petani memilih menjual bantuan karena musim tanam sudah lewat. Kondisi itu membuat lahan yang seharusnya 45 hektare hanya terisi kurang dari 2 hektare.
“Pemerintah mengeluarkan anggaran untuk 45 hektare. Tapi kami keliling di lapangan, tidak sampai 20 persen yang benar-benar ditanami,” jelasnya.
Ia menegaskan, program yang dipaksakan tanpa memperhatikan kondisi di lapangan hanya akan merugikan negara. Royal bahkan menyebut proyek itu tidak efektif dan sarat praktik fiktif.
“Saya anggap program ini rugi besar. Kerugian negara nyata di sini. Polanya fiktif,” tegasnya lagi.
Melihat berbagai persoalan tersebut, Royal mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan. Menurutnya, dugaan kerugian negara dalam program ini harus diusut secara tuntas agar tidak kembali terulang.
“Harapan kita aparat penegak hukum segera menyelidiki apakah benar ada kerugian negara di sana,” ujarnya.
Royal mengaku pesimis swasembada bawang putih akan berhasil jika pola yang dipakai tidak diubah. Menurutnya, program di Sembalun hanya akan berakhir dengan kegagalan.
“Kalau polanya seperti ini, swasembada bawang putih gagal di Sembalun. Asli gagal,” pungkasnya.
Berbeda dengan proyek pemerintah yang penuh masalah, program percontohan yang dijalankan Himpunan Alumni Perguruan Tinggi Indonesia (HIMPUNI) justru mencatatkan hasil positif.
Pada panen perdana Kamis (11/9), lahan seluas 10 hektare di Sembalun Bumbung menghasilkan 21,6 ton per hektare, melampaui target Kementerian Pertanian sebesar 20 ton.
Ketua Kelompok Tani Pusuk Pujata, Egi Prisma Suryadi, menjelaskan bahwa program ini sepenuhnya inisiatif HIMPUNI. Menurutnya, semua modal, mulai dari benih hingga pupuk, disediakan oleh organisasi tersebut dengan sistem bagi hasil bersama petani.
“Ini khusus untuk pembenihan saja, bukan program pemerintah. Semua modal awal dari HIMPUNI, petani tinggal mengelola,” jelas Egi.
Ia menambahkan, kerja sama itu memberi keleluasaan petani menentukan pupuk dan obat yang dipakai. Varietas yang dikembangkan tetap Sangga Sembalun, dengan target menjadikan kawasan itu sebagai sentra benih sekaligus pusat pendidikan pertanian.
“Kami siap menjadi sentra benih, kami siap jadi sentra pendidikan,” ujarnya.
Meski sukses panen, Egi mengakui persoalan harga jual masih menghantui. Namun untuk kali ini, hasil panen perdana tidak akan dipasarkan. Seluruhnya akan digunakan sebagai benih untuk memperluas lahan menjadi 100 hektare pada 2026.
“Dari 10 hektare ini kita kembangkan jadi 100 hektare. Itu yang akan kami kerjakan bersama HIMPUNI,” pungkasnya.
(*/porosLombok)
