Wabup Edwin Akui Dapur MBG di Lombok Timur Masih Tumpang Tindih

(PorosLombok.com) – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Timur belum berjalan sempurna. Sejumlah dapur pelaksana dilaporkan saling tumpang tindih dalam melayani wilayah distribusi karena belum ada pembagian area yang pasti.

Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, mengakui persoalan tersebut terjadi akibat koordinasi tim satuan tugas belum berjalan. Ia menyebut, struktur Satgas memang sudah terbentuk, namun belum menggelar rapat perdana untuk memetakan jangkauan layanan.

“Masih ada dapur yang saling bersinggungan. Contohnya Selong melayani Kotaraja, sementara Rempung juga menyalur ke Selong. Belum ada batas jelas antarwilayah,” ujar Edwin, Kamis (16/10/2025).

Ia menjelaskan, pembentukan Satgas MBG baru ditetapkan melalui surat keputusan Bupati. Dalam struktur itu, Bupati bertindak sebagai pengarah, Wakil Bupati sebagai penanggung jawab, dan Sekretaris Daerah menjabat ketua pelaksana.

Meski belum ada koordinasi resmi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB telah menjalin komunikasi dengan koordinator wilayah serta kecamatan. Upaya itu dilakukan untuk menyiapkan mekanisme kerja di lapangan agar program tidak sepenuhnya berhenti.

Fokus awal, kata Edwin, diarahkan pada penguatan dapur MBG agar bisa menyalurkan makanan bergizi bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok ini termasuk masa krusial seribu hari pertama kehidupan manusia.

Ia menilai, program MBG memiliki peran besar dalam menekan angka stunting dan memperbaiki status gizi masyarakat. Karena itu, penataan ulang dapur menjadi langkah penting agar distribusi bantuan tepat sasaran dan merata di setiap wilayah.

“Setelah Satgas menggelar rapat perdana, kami akan lakukan evaluasi total. Mulai dari jangkauan dapur, efektivitas distribusi, hingga pengawasan mutu makanan yang disajikan,” tegasnya.

Edwin berharap, perbaikan segera dilakukan agar tujuan utama program Makan Bergizi Gratis dapat tercapai sesuai harapan pemerintah dan masyarakat Lombok Timur.

“Intinya, dapur harus tertata, penerima jelas, dan manfaatnya benar-benar dirasakan,” tutupnya.

(arul/PorosLombok)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi

TERBARU