(PorosLombok.com) — Aliansi Pemuda Desa Waringin menggelar aksi unjuk rasa dengan menggeruduk Kantor Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Senin (23/12/2025).
Aksi ini merupakan bentuk protes atas dugaan praktik nepotisme serta minimnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Massa aksi menyoroti pengisian salah satu jabatan kepala urusan (kaur) desa yang diduga ditempati anak Kepala Desa Waringin. Pengangkatan tersebut dinilai sarat konflik kepentingan dan bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan profesional.
Selain itu, beredar informasi bahwa oknum kaur tersebut juga memiliki pekerjaan lain di luar pemerintahan desa. Kondisi ini dianggap melanggar asas profesionalitas aparatur desa. Atas dasar itu, massa mendesak agar yang bersangkutan segera mengundurkan diri dari jabatannya.
Tak hanya soal jabatan, Aliansi Pemuda Desa Waringin juga menuntut Kepala Desa bertanggung jawab atas kinerja aparatur desa, khususnya terkait transparansi anggaran dan kebijakan desa.
Tuntutan ini menguat mengingat Desa Waringin sebelumnya pernah mencatat persoalan hukum, di mana empat anggota Badan Keuangan Desa (BKD) terjerat kasus hingga harus menjalani hukuman penjara.
Koordinator Umum aksi, Khairil Qadri, menegaskan bahwa lemahnya keterbukaan informasi publik menjadi faktor utama terjadinya penyalahgunaan wewenang di tingkat desa.
“Desa adalah badan publik. Kewajiban untuk terbuka itu jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” tegas Khairil dalam orasinya.
Ia menambahkan, masyarakat memiliki hak untuk melaporkan dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Komisi Informasi maupun aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
“Berkas dari tahun 2020 hingga 2025 sudah lengkap. Ini akan kami bawa ke Kejaksaan Negeri Lombok Timur agar Pemerintah Desa Waringin segera diperiksa,” ujarnya.
“Banyak kejanggalan yang kami temukan, dan itu bukan sedikit,” tambahnya.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan kondusif dengan pengawalan aparat keamanan. Massa menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Waringin.
(Redaksi/PorosLombok)
