(PorosLombok.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal terang-terangan mengaku senang diaudit. Baginya, audit bukan momok, melainkan pintu masuk untuk membongkar kebiasaan lama yang selama ini membebani keuangan daerah.
Hal itu disampaikan Iqbal usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB di Mataram, Selasa (23/12/2025).
“Alhamdulillah saya ini orang yang agak aneh. Saya tuh orang yang sangat happy kalau diaudit. Apapun boroknya dibuka kita senang. Kita tidak mungkin berubah kalau masih merasa semuanya baik-baik saja,” tegasnya.
Salah satu temuan yang langsung disorot adalah pengelolaan kendaraan dinas. Iqbal menyebut anggaran pemeliharaan kendaraan dinas mencapai sekitar Rp19 miliar per tahun. Angka itu dinilai tidak efisien dan membuka ruang moral hazard.
“Yang terjadi akhirnya pemborosan dan moral hazard,” ujarnya singkat.
Pemprov NTB pun mengambil langkah tegas. Mulai 1 Januari 2026, kendaraan dinas tidak lagi dimiliki pemerintah daerah. Seluruhnya dialihkan ke sistem sewa, dengan prioritas penggunaan mobil listrik.
“Mulai Januari kita sewa mobil. Mobil listrik. Core business Pemda itu bukan ngurus mobil, tapi pelayanan publik,” kata Iqbal.
Selain kendaraan dinas, Gubernur juga menghentikan sementara hibah aset daerah. Tanah dan bangunan milik pemerintah kini tidak lagi mudah berpindah tangan.
“Kami moratorium hibah dulu. Kalau memang ada yayasan yang butuh, silakan pinjam. Tapi kontraknya harus jelas. Jangan dialihkan kepemilikannya lewat hibah,” tegasnya.
Iqbal juga menyinggung lemahnya transformasi digital di lingkup Pemprov NTB. Menurutnya, persoalan utama terletak pada tidak adanya arsitektur digital yang terintegrasi antar perangkat daerah.
Di akhir arahannya, Gubernur memberikan catatan struktural. Ia menilai pengelolaan aset daerah seharusnya tidak lagi berada di bawah BPKAD yang fokus pada belanja, melainkan lembaga yang berorientasi pada optimalisasi pendapatan daerah.
Penyerahan LHP BPK tersebut turut dihadiri Kepala BPK Perwakilan NTB Suparwadi, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda, Inspektur Provinsi NTB Budi Herman, serta Kepala BPKAD NTB Nursalim.
(Redaksi/PorosLombok)
