(PorosLombok.com) –BPKP NTB kini tengah fokus mengawal akuntabilitas pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di berbagai wilayah Bumi Gora.

Tim auditor diterjunkan secara masif ke lapangan guna memastikan bantuan yang diterima masyarakat benar-benar sesuai standar kualitas yang ditetapkan.

​”Kami turun ke Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG) melihat gambaran pelaksanaan mulai dari persyaratan hingga keluhan-keluhan yang muncul,” ungkap Perwakilan BPKP NTB, Adrian Puspawijaya. Senin (19/01/2026).

​Selain memantau kualitas makanan, BPKP juga menyoroti dampak lonjakan permintaan komoditas ayam yang meningkat tajam akibat program ini.

Sinkronisasi data antara kebutuhan dapur umum dan pasokan dari peternak lokal menjadi kunci utama agar tidak terjadi kelangkaan di pasar.

​”Kita lihat dari sisi kebutuhan dengan adanya MBG dan dari sisi pasokan yang tersedia, bagaimana memanfaatkan peluang ini supaya ketahanan pangan di NTB tetap berjalan lancar,” jelas Adrian.

​Terkait isu sensitif mengenai insiden keracunan hingga temuan susu kedaluwarsa di Lombok Tengah, BPKP memastikan seluruh bukti telah diverifikasi secara mendalam.

Laporan mengenai fakta-fakta lapangan tersebut saat ini tengah diproses untuk diserahkan kepada pemerintah pusat.

​”Kami memotret peristiwa yang ada sebagai bahan rekomendasi, karena nantinya pusatlah yang membuat kebijakan dan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional serta Kemenkes,” tegasnya.

​BPKP memposisikan diri sebagai penyedia data akurat bagi kementerian terkait untuk menentukan langkah korektif bagi para penyedia jasa yang nakal.

Evaluasi teknis terus dilakukan agar program nasional ini tidak mencederai keselamatan masyarakat penerima manfaat.

​”Data-data tersebut sudah kita kumpulkan dan sampaikan ke pusat, termasuk bagaimana langkah-langkah optimalisasi OPD teknis terkait untuk memanfaatkan peluang MBG ini,” pungkasnya.

(arul/PorosLombok)