PorosLombok.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menerima audiensi jajaran direksi PT Bank NTB Syariah di Jakarta pada Kamis, 1 Oktober 2026. Pertemuan tingkat tinggi ini membahas penguatan sinergi dan efisiensi transaksi keuangan bagi aparatur sipil negara di lingkungan kementerian.
“Kami berharap sinergi ini terus diperkuat agar layanan perbankan bagi guru dan tenaga kependidikan di Nusa Tenggara Barat semakin optimal,” kata Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah Agus Suhendro.
Kemitraan strategis ini menjadi fondasi utama dalam mempermudah akses perbankan bagi para pendidik di daerah. Pemerintah terus mendorong digitalisasi dan kemudahan transaksi demi menunjang kesejahteraan serta efektivitas kerja para pegawai di sektor kependidikan.
“Layanan yang prima bakal memberikan kemudahan nyata bagi para pendidik dalam memenuhi seluruh kebutuhan transaksi keuangan sehari-hari,” ujarnya.
Bank daerah tersebut telah memegang kepercayaan besar dalam mengelola dana operasional tenaga pendidik wilayah NTB. Pengelolaan administrasi keuangan yang tepat waktu menjadi fokus utama untuk memastikan seluruh hak ASN tersalurkan tanpa kendala.
“Perseroan saat ini mengelola rekening gaji dan tunjangan sertifikasi untuk 54.395 guru yang tersebar di wilayah Nusa Tenggara Barat,” jelasnya.
Suntikan kepercayaan dari pemerintah pusat ini memicu bank daerah untuk terus berbenah. Optimalisasi infrastruktur perbankan syariah makin digenjot guna menjangkau seluruh pelosok daerah tanpa terkecuali.
“Kepercayaan pengurusan dana puluhan ribu pendidik ini menjadi landasan kuat kami untuk terus mengoptimalkan kualitas layanan transaksi,” terangnya.
Perpindahan fokus pembahasan bergeser ke pengembangan operasional dan pembaruan sistem teknologi informasi perbankan. Direktur Keuangan dan Operasional Bank NTB Syariah Ajar Susanto Broto menegaskan kesiapan jajarannya dalam mengawal keandalan sistem perbankan syariah.
“Peningkatan kualitas transaksi menjadi bagian penting komitmen kami dalam memberikan pengalaman layanan yang jauh lebih mudah,” ucapnya.
Sistem layanan terpadu terus diperbarui agar selaras dengan tuntutan nasabah di era modern. Evaluasi berkala dilakukan demi menjamin keamanan, kecepatan, serta kenyamanan para tenaga kependidikan saat bertransaksi.
“Seluruh fasilitas dirancang agar benar-benar fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan riil para nasabah di lapangan,” tuturnya.
Langkah kolaborasi ini membuka ruang kerja sama yang makin luas antara lembaga perbankan dan kementerian. Kedua belah pihak sepakat membangun ekosistem keuangan yang transparan, akuntabel, serta mudah diakses oleh seluruh aparatur negara.
“Audiensi ini memicu ruang kolaborasi baru dalam pengembangan infrastruktur perbankan bagi pendidik di Provinsi NTB,” paparnya.
Pertemuan strategis di Jakarta tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk merealisasikan seluruh poin kesepakatan secara bertahap. Langkah ini diharapkan mampu membawa dampak positif langsung bagi kemajuan kesejahteraan guru di daerah.
“Sinergi kuat bersama kementerian akan menjadi kunci utama dalam menghadirkan layanan keuangan daerah yang unggul,” pungkasnya.*
