(PorosLombok.com) – Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Rapat DPRD lantai 3, Senin (19/01/2025).
Pertemuan tersebut difokuskan untuk membedah performa program sepanjang tahun 2025 sekaligus merumuskan strategi penguatan menyambut tahun anggaran 2026.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur sekaligus Ketua Satgas MBG, H. Muhammad Juaini Taofik, memaparkan bahwa program ini telah memberikan kontribusi nyata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS).
Namun, ia juga memberikan catatan khusus mengenai pentingnya peran sekolah dalam memantau langsung proses distribusi makanan di lapangan.
”Kami mendorong dari pihak sekolah-sekolah untuk memimpin langsung momen makan bersama. Alhamdulillah, sekolah yang menjalin komunikasi baik dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbukti mampu melaksanakan program tanpa kendala,” ujar Juaini Taofik.
Menyikapi risiko penyajian makanan segar yang memiliki kerentanan tinggi, Pemda berkomitmen membuka ruang transparansi bagi publik melalui pembentukan bidang monitoring pada pertengahan 2026.
Juaini menjelaskan bahwa wadah ini nantinya akan melibatkan perwakilan masyarakat di luar mitra resmi agar keluhan maupun saran dari wali murid dapat tertampung secara cepat.
”Harapannya model delegasi wewenang secara berjenjang dapat meminimalisasi masalah di daerah, sehingga diselesaikan tanpa harus selalu menunggu instruksi dari tingkat pusat maupun provinsi,” tambahnya.
Kepala Regional SPPG, Eko Prasetyo, menyambung bahwa fungsi pengawasan berjenjang oleh Satgas Kabupaten sangat krusial agar setiap kendala operasional segera dilaporkan ke tingkat atas.
Sementara itu, Ketua MBG Lombok Timur, Agamawan, turut mengklarifikasi insiden yang sempat terjadi di wilayah Kembangsari terkait faktor edukasi konsumsi siswa.
”Ditemukan bahwa salah satu pemicu masalah adalah edukasi konsumsi; di mana susu kedelai yang seharusnya segera diminum justru dibawa pulang oleh siswa, sehingga melampaui batas waktu kelayakan konsumsi,” ungkap Agamawan.
Selain faktor penanganan di sekolah, Agamawan mengungkap adanya temuan indikasi pemesanan produk yang mendekati masa kadaluarsa oleh mitra penyedia, yang memicu evaluasi seleksi mitra di masa depan.
Di sisi lain, ia melaporkan bahwa saat ini sudah ada 213 SPPG yang terdaftar di sistem dari target awal 159 unit, meskipun masih ada sekitar 40 unit yang terkendala masalah teknis akun.
Agamawan menyebut fokus utama saat ini adalah validasi data penerima manfaat yang mencakup kategori tambahan untuk tahun 2026 melalui sinkronisasi Dapodik, EMIS, dan BKKBN.
”Fokus utama saat ini adalah memastikan akurasi data untuk kategori tambahan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga penjaga sekolah yang masuk dalam skema penerima manfaat 2026,” pungkasnya.
(Redaksi/PorosLombok)
