Lombok Tengah, Poros Lombok – Anggota DPR RI Muazzim Akbar menjamin kebijakan Makan Bergizi Gratis tidak mengganggu dana pendidikan nasional. Oleh karena itu, program ini tetap berjalan normal di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, pemerintah memastikan kualitas SDM tetap unggul tanpa memotong biaya operasional sekolah.
”Anggaran pendidikan itu tidak ada sedikitpun yang kita kurangi, bahkan jumlahnya kita tambah,” jelasnya saat Sosialisasi MBG di Lombok Tengah, Senin (16/01).
Selanjutnya, langkah tegas ini bertujuan menepis kekhawatiran masyarakat mengenai potensi pemangkasan bantuan sekolah. Padahal, beasiswa prestasi merupakan kebutuhan utama para pelajar. Akibatnya, kepastian tersebut menjamin masa depan generasi muda di tengah situasi ekonomi global saat ini.
”Beasiswa untuk anak SMP, SMA, hingga yang kuliah itu tidak kurang dari 250.000 warga Pulau Lombok yang menerima manfaatnya,” ujarnya.
Sementara itu, pihak penyelenggara menyalurkan dana bantuan tersebut secara merata ke seluruh elemen pendidikan. Program ini juga menjangkau sekolah umum hingga pondok pesantren. Dengan demikian, pemerintah memberikan akses berkualitas bagi warga tanpa memandang latar belakang organisasi.
”Artinya tidak ada program atau anggaran pendidikan yang kita kurangi sedikitpun untuk program Makan Bergizi Gratis ini,” tegasnya.
Distribusi Konsumsi Saat Bulan Ramadan
Di sisi lain, legislator ini memaparkan teknis distribusi konsumsi saat memasuki bulan suci Ramadan nanti. Nantinya, seluruh siswa akan menerima hak mereka secara proporsional. Alhasil, panitia pelaksana menjaga kebutuhan anak didik tanpa menimbulkan diskriminasi dalam pelayanan di lapangan.
”Bagi siswa yang beragama Hindu, Kristen, maupun Buddha tetap kita berikan jatah makan bergizi seperti biasa,” katanya.
Kemudian, pemerintah merancang skema pengantaran makanan pada waktu sore hari khusus bagi para santri. Oleh sebab itu, tim lapangan menjaga kualitas asupan gizi mereka melalui menu takjil sehat. Tambahannya, makanan tersebut harus memberikan energi cukup guna menjaga kesehatan fisik anak.
”Menunya akan kita sesuaikan dengan kebutuhan berbuka, mungkin ada tambahan kurma atau kolak di dalamnya,” cetusnya.
Terakhir, panitia menempatkan fleksibilitas komposisi bahan pangan sebagai prioritas utama dalam program. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut mempertimbangkan ketersediaan komoditas lokal. Oleh karena itu, langkah ini mendukung kedaulatan pangan sekaligus memastikan efisiensi distribusi.
”Jika di Papua memiliki keinginan menu yang berbeda maka akan kita berikan sesuai dengan standar selera daerah masing-masing,” pungkasnya.*
