PorosLombok.com – Anggota DPRD NTB M. Nashib Ikroman alias Acip membongkar kejanggalan prosedur penuntutan perkara gratifikasi yang menjeratnya melalui nota keberatan di Pengadilan Tipikor Mataram, Kamis (5/3/2026).

​Politisi asal Lombok Timur ini menuding jaksa penuntut umum tidak profesional lantaran memberikan salinan surat dakwaan hanya beberapa jam sebelum sidang perdana dimulai hingga menyulitkan proses pembelaan.

​Terdakwa M. Nashib Ikroman menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar seseorang yang sedang menjalani proses hukum di persidangan.

​”Ini mencederai prinsip due process of law dan fair trial,” katanya saat membacakan eksepsi di hadapan majelis hakim.

​Tim hukum terdakwa memprotes keras pengabaian Pasal 75 ayat (6) KUHAP Tahun 2025 yang mewajibkan penyampaian dakwaan secara patut agar dapat dipelajari dengan layak oleh penasihat hukum.

​Ketidakkonsistenan penegakan hukum menjadi sorotan utama karena jaksa hanya menyeret pihak pemberi, sementara deretan nama yang disebut sebagai penerima uang justru melenggang bebas.

​”Kondisi tersebut bertentangan dengan aturan yang mengatur bahwa surat dakwaan harus disampaikan secara patut agar dapat dipelajari secara layak,” ucapnya.

​Dakwaan tersebut secara eksplisit mencantumkan nama-nama seperti Wahyu Apriawan Riski hingga Lalu Arif Rahman Hakim sebagai penerima aliran dana sebesar Rp950 juta yang telah disita.

​Acip menilai konstruksi hukum yang dibangun jaksa sangat timpang karena tindak pidana gratifikasi secara mutlak melibatkan dua pihak yang seharusnya memiliki beban pertanggungjawaban pidana serupa.

​“Dalam tindak pidana suap atau gratifikasi selalu ada dua pihak, yaitu pemberi dan penerima, hal ini menimbulkan ketidakseimbangan,” jelasnya.

​Penasihat hukum juga membedah aturan Pasal 12C UU Tipikor yang mewajibkan penerima melapor ke KPK maksimal 30 hari jika ingin lolos dari jeratan hukum, sedangkan peristiwa ini sudah melampaui batas.

​Upaya para penerima mencari perlindungan ke LPSK yang berujung penolakan dianggap sebagai bukti kuat bahwa tidak ada alasan pemaaf bagi mereka untuk dikecualikan dari status tersangka.

​“Undang-Undang Tipikor hanya mengenal pelaporan kepada KPK sebagai mekanisme untuk menghindari proses pidana,” pungkasnya.*