PorosLombok.com – Wakil Bupati Lombok Timur HM. Edwin Hadiwijaya menegaskan Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) daerah tidak memiliki kewenangan mengintervensi menu pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

​Pemerintah daerah melalui satgas hanya menjalankan fungsi pemantauan dan pengawasan tertentu tanpa menyentuh ranah teknis penyusunan daftar makanan yang disiapkan oleh pihak dapur sesuai aturan dalam surat keputusan.

​”Berdasarkan SK, tugas Satgas MBG di daerah hanya melakukan monitoring dan beberapa fungsi pendampingan saja,” katanya.Jumat kemarin (06/03/2026).

​Pengawasan tersebut lebih berfokus pada aspek lingkungan pendukung seperti pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada setiap SPPG guna memastikan proses produksi makanan tetap higienis bagi masyarakat.

​”Pemda tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi menu, apalagi satgas yang sifatnya pendampingan,” jelasnya.

​Penentuan kandungan gizi serta penyusunan variasi menu sepenuhnya menjadi hak prerogatif pihak dapur yang berkoordinasi langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN) tanpa campur tangan birokrasi dari pemerintah daerah.

​”Kita hanya bisa meng-cover melalui sosialisasi agar kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita benar-benar terlayani,” ujarnya.

​Langkah sosialisasi ini dilakukan agar program strategis nasional tersebut tepat sasaran menyasar kelompok rentan sehingga angka kecukupan gizi di wilayah ini dapat meningkat secara signifikan melalui distribusi merata.

​”Kita hanya bisa menghimbau dapur agar kelompok 3B tidak terlewatkan dalam pelaporan,” jelasnya.

​Setiap satuan pelayanan telah dibekali tenaga ahli gizi mandiri serta sistem pengelolaan terstandarisasi yang dikontrol ketat secara berkala guna menjaga kualitas pangan yang dibagikan kepada seluruh penerima manfaat.

​”Tidak semua dapur MBG menyajikan menu yang tidak layak dikonsumsi atau kurang dari sisi kecukupan gizi,” katanya.

​”Dengan bertambahnya dapur MBG di Lombok Timur, kita berharap kualitas dan variasi menu juga semakin baik dan sesuai dengan kebutuhan usia penerima manfaat,” pungkasnya.*