PorosLombok.com – Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Muzakkir Walad langsung memetakan berbagai persoalan sosial krusial guna menuntaskan gangguan kesejahteraan di wilayah ibu kota pascapelantikan resminya.

​Pejabat eselon dua ini menekankan urgensi optimalisasi peran Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial dalam menangani 30 jenis masalah sosial yang menjadi akar kemiskinan.

​”Fokus utama kami adalah peran PSKS untuk penanganan PMKS. Ada 30 item mulai anak jalanan hingga korban kekerasan. Ini adalah embrio atau penyebab utama meningkatnya angka kemiskinan ekstrem di kota kita,” ujar Muzakkir Walad, Kamis (5/3).

​Mantan Camat ini menilai bahwa keberadaan anak jalanan hingga korban kekerasan seksual merupakan tantangan mendesak yang wajib mendapatkan intervensi kebijakan secara serius.

​”Kita tidak mungkin terus membubarkan mereka tanpa solusi. Harus ada proses pembinaan dan rehabilitasi. Melalui Balik Harum, kita ingin tetap konsisten membina agar mereka tidak kembali lagi ke jalanan,” jelasnya.

​Dinas Sosial kini mengedepankan pendekatan humanis dalam menangani warga yang terjaring di jalanan untuk menggantikan tindakan represif yang selama ini dianggap kurang efektif.

​”Kami merangkul seluruh pilar PSKS seperti Karang Taruna, Satgas Sosial, Tagana, hingga lembaga filantropi. Sinergi ini penting guna memastikan penanganan masalah sosial di lapangan berjalan lebih terpadu,” katanya.

​Implementasi misi tersebut akan melibatkan seluruh pilar sosial mulai dari Karang Taruna, Satgas, Tagana, hingga lembaga filantropi yang telah diakui secara resmi oleh pemerintah.

​”Seringkali muncul masalah saat donasi di lampu merah. Kedepannya kita dorong pola digitalisasi. Jadi, komunitas yang ingin menggalang dana cukup lewat sistem digital tanpa perlu repot bolak-balik ke kantor,” ujarnya.

​Inovasi sistem digital ini bertujuan mengantisipasi gesekan di lapangan antara petugas keamanan sosial dengan komunitas yang sedang melakukan aksi kemanusiaan di ruang publik.

​”Izin bisa keluar dengan mudah sehingga aksi tetap terkoordinir dan transparan. Dengan pola modern ini, angka kemiskinan ekstrem di Kota Mataram diharapkan dapat dikelola jauh lebih baik dan menyentuh kemanusiaan,” jelasnya.

​Langkah modern tersebut diharapkan mampu menciptakan keteraturan kota yang tetap menjunjung tinggi transparansi tanpa mengesampingkan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan.

​”Aksi mereka tetap terkoordinir dengan baik sehingga angka kemiskinan ekstrem di Kota Mataram dapat dikelola jauh lebih optimal,” pungkasnya.*