PorosLombok.com — Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa validitas informasi menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Hal tersebut terungkap saat menerima audiensi jajaran BPS NTB di ruang kerjanya pada Selasa (17/03/2026).

​Pertemuan strategis ini membahas penguatan sinergi pelaksanaan Sensus Ekonomi Nasional 2026 guna menghasilkan perencanaan yang lebih terukur bagi warga. Fokus utama diarahkan pada pemutakhiran indikator sosial ekonomi yang berdampak langsung.

​“Data itu fondasi, jika tidak akurat maka kebijakan kita berpotensi besar menjadi tidak tepat sasaran,” tegas pria yang akrab disapa Miq Iqbal itu.

​Mantan Dubes Turki ini menyebutkan bahwa kualitas angka penentu keberhasilan program kemiskinan sangat bergantung pada proses verifikasi di lapangan. Kesalahan klasifikasi sering terjadi akibat kurangnya pemahaman terhadap konteks lokal masyarakat.

​Pelibatan tenaga setempat dinilai menjadi solusi efektif untuk meminimalkan kekeliruan pendataan kategori ekonomi di setiap desa. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap variabel yang terekam sesuai dengan kondisi riil kehidupan penduduk.

​“Saya minta pendataan ini dilakukan dengan baik dan melibatkan warga lokal agar konteks di lapangan tidak salah ditangkap,” ujarnya.

​Gubernur juga menyoroti pentingnya strategi komunikasi publik yang lebih membumi agar masyarakat tidak merasa asing dengan kehadiran petugas. Sosialisasi harus mampu menjelaskan manfaat nyata dari setiap lembar kuesioner yang diisi.

​Partisipasi aktif warga menjadi kunci utama agar hasil sensus memiliki tingkat kepercayaan tinggi bagi investor maupun pemerintah. Penjelasan melalui simulasi kasus nyata dianggap lebih efektif daripada sekadar pemaparan teori statistik.

​“Kita perlu menyampaikan pentingnya sensus ini melalui pendekatan cerita agar masyarakat paham dan mau berpartisipasi aktif,” katanya.

​Kepala BPS NTB Wahyudin menjelaskan bahwa skema pendataan kali ini jauh lebih komprehensif dengan menjangkau seluruh wilayah tanpa pengecualian. Integrasi sistem digital memungkinkan pembaruan informasi berlangsung secara real time.

​Teknologi terbaru diaplikasikan untuk mempercepat proses sinkronisasi antara petugas lapangan dengan pusat data di tingkat provinsi. Langkah tersebut diambil guna menjamin kecepatan akses informasi bagi pengambilan keputusan mendesak.

​“Pendataan dilakukan secara menyeluruh dan hasilnya langsung terhubung dalam sistem sehingga pembaruan data dilakukan lebih cepat,” jelasnya.

​BPS NTB berencana merekrut sekitar 5.000 personel yang terdiri dari unsur masyarakat desa serta kalangan mahasiswa berprestasi. Proses seleksi dilakukan secara transparan melalui aplikasi resmi guna menjaring petugas yang memiliki integritas tinggi.

​Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen penuh memberikan dukungan regulasi melalui penerbitan surat edaran resmi kepada bupati dan wali kota. Instruksi ini bertujuan memperkuat pengawalan proses sensus hingga ke tingkat rukun tetangga di pelosok.

​Verifikasi data penerima bantuan sosial dan subsidi listrik juga menjadi agenda tambahan untuk memastikan efisiensi anggaran negara. Pemutakhiran ini diharapkan mampu menghapus praktik salah sasaran yang selama ini menjadi kendala krusial.

​“Dengan data yang lebih baik, kebijakan yang kita ambil ke depan akan semakin tepat dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.*