PorosLombok.com – Rencana besar Pemerintah Kota Mataram mewajibkan seluruh pegawainya bersepeda ke kantor terbentur minimnya infrastruktur jalur khusus yang aman bagi para abdi negara pada Rabu (8/4/2026).
Dinas Perhubungan kini tengah beradu cepat dengan waktu untuk mengkaji kelayakan jalan di tengah kepungan kendaraan mesin yang mendominasi ibu kota. Tanpa jalur khusus, keselamatan ASN saat mengayuh pedal di jalan raya menjadi taruhan besar.
“Kami kaji dulu berapa lebar ruasnya, kemudian jalan nasional atau provinsi karena harus ada izin yang dikantongi,” ujar Kepala Dishub Kota Mataram, Zulkarwin.
Zulkarwin mengakui birokrasi perizinan ke tingkat pusat dan provinsi menjadi tantangan tersendiri dalam pengadaan marka jalur sepeda. Koordinasi lintas sektor harus tuntas agar program efisiensi bahan bakar ini tidak melanggar aturan penggunaan jalan nasional.
Hingga saat ini, Dishub masih kesulitan menentukan titik prioritas akibat belum adanya peta rute perjalanan pegawai yang terstruktur. Pergerakan pesepeda yang acak di berbagai ruas membuat pembangunan lajur sepeda terancam tidak efektif dan membuang anggaran.
“Kalau masih sporadis, terus terang agak kesulitan kami mencari jalur sepedanya karena tidak mungkin semua rute disiapkan,” katanya.
Efisiensi BBM di Tengah Keterbatasan Fasilitas Keselamatan Jalan
Kebijakan ini sejatinya dipicu oleh keinginan kuat pemerintah untuk menekan konsumsi energi fosil dan menghemat belanja operasional pegawai. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa aspal kota masih sangat tidak ramah bagi moda transportasi tanpa mesin tersebut.
Pemerintah kota berjanji tidak akan menutup mata terhadap risiko kelelahan dan keselamatan bagi staf yang tinggal di wilayah pinggiran. Alternatif moda transportasi pendukung kini sedang digodok agar beban kerja para ASN tidak terganggu akibat jarak tempuh.
“Untuk para pegawai yang jarak tempuhnya cukup jauh dari kantor, akan kami carikan alternatifnya segera,” jelas Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana.
Mohan Roliskana menginstruksikan tim teknis untuk mencari solusi moderat bagi pegawai yang rumahnya berada di luar jangkauan fisik sepeda. Keselarasan antara semangat go green dan produktivitas kerja menjadi poin penting yang terus diperdebatkan.
Selama jalur khusus belum tersedia, para pesepeda dipaksa berbagi ruang dengan kendaraan roda empat dan roda dua yang memiliki kecepatan tinggi. Petugas lapangan kini dikerahkan hanya pada simpul kemacetan tertentu untuk meminimalisir gesekan antar pengguna jalan.
“Kami harapkan semua pihak sama-sama sadar dalam penggunaan ruas jalan dan saling menghormati antara pesepeda maupun pengendara,” pungkasnya.*
