PorosLombok.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi merancang fondasi pembangunan jangka menengah melalui agenda Pra-Musrenbang RKPD 2027 di Hotel Lombok Raya Mataram pada Selasa (14/04/2026).
Langkah strategis ini bertujuan meninggalkan pola kerja sektoral lama menuju sinergi wilayah yang lebih solid. Pemprov NTB menekankan pentingnya keterpaduan program agar dampak pembangunan terasa nyata hingga ke tingkat desa.
“Provinsi tidak bisa bekerja sendiri, begitu juga kabupaten atau kota karena kita adalah satu kesatuan sistem,” tegas Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP.
Sosok yang akrab disapa Umi Dinda ini menyatakan bahwa program sebesar apa pun tidak akan berdampak maksimal jika sinkronisasi antarlembaga gagal terwujud. Ia meminta seluruh pemangku kebijakan mengubah cara pandang secara total.
Wakil Gubernur menekankan keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada ketepatan eksekusi di lapangan, bukan sekadar indah dalam dokumen. Penuntasan masalah sosial menjadi indikator utama keberhasilan kepemimpinan daerah.
“Target kita adalah menuntaskan kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol persen melalui replikasi program Desa Berdaya secara masif,” ujarnya.
Umi Dinda secara terbuka menyoroti ego sektoral yang masih kuat sehingga kerap melahirkan tumpang tindih program. Kondisi tersebut memicu pemborosan anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan mendesak rakyat.
Forum ini menjadi momentum penting untuk membongkar pola lama yang tidak produktif dalam birokrasi. Sinkronisasi dokumen pusat hingga daerah harus menjadi fondasi utama agar arah kebijakan lebih terukur serta terarah.
Transformasi Ekonomi Digital dan Penguatan Ketahanan Pangan Nasional
“RPJP bukan sekadar dokumen, tetapi kompas yang harus selaras dengan kondisi riil di lapangan,” tegasnya.
Pemerintah daerah kini memfokuskan agenda pada perlindungan lahan produktif guna menjaga posisi sebagai lumbung pangan nasional. Tantangan alih fungsi lahan dan regenerasi petani menjadi perhatian serius dalam perencanaan tahun 2027.
Sektor UMKM didorong untuk segera naik kelas melalui adopsi teknologi digital agar mampu menembus pasar global. Transformasi ini diposisikan sebagai pintu masuk utama dalam meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat NTB.
“Saya tidak butuh laporan bagus di atas kertas, tetapi ingin tahu apa yang macet di desa atau kabupaten,” ujarnya.
Umi Dinda meminta para kepala daerah dan OPD menyampaikan persoalan nyata tanpa dibungkus laporan normatif yang semu. Pendekatan ini menandai pergeseran gaya perencanaan menuju pola problem solving yang lebih konkret.
Intervensi terhadap masalah stunting dan pengangguran kini diarahkan secara lebih presisi berbasis data akurat. Pemerintah meyakini perencanaan yang presisi akan mampu menurunkan angka kemiskinan hingga menyentuh angka satu digit.
“Perencanaan tidak boleh berhenti sebagai dokumen, ia harus hidup, bekerja, dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.*
