PorosLombok.com – Mantan Staf Khusus Bupati Lombok Timur, Arsa Ali Umar, membantah keras tuduhan miring yang menyebut Bupati memiliki lebih dari 20 unit dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) demi kepentingan pribadi, Jumat (17/7/2026).
“Program MBG ini adalah inisiatif super prioritas Presiden yang membuka peluang bagi semua pihak, baik instansi pemerintah maupun perorangan, untuk terlibat aktif dalam mensukseskannya,” ujar Arsa Ali Umar.
Keterlibatan berbagai elemen dalam pembangunan dapur MBG, mulai dari jajaran Polri, TNI, Gubernur, hingga organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah, membuktikan bahwa program ini murni berlandaskan asas gotong royong nasional. Narasi yang menyebutkan adanya monopoli adalah bentuk disinformasi yang merugikan publik.
“Fitnah tersebut menciptakan stigma negatif seolah-olah Bupati memonopoli padahal beliau hanya memiliki dua atau tiga dapur dan bukan sebagai pengelolanya,” katanya.
Langkah Bupati membangun beberapa unit dapur di awal program justru merupakan dakwah bil hal atau tindakan nyata untuk memberikan contoh kepada masyarakat. Saat banyak pihak masih ragu, Bupati mengambil inisiatif sebagai katalisator agar program pemerintah pusat ini dapat berjalan efektif di lapangan.
“Beliau berani berkorban harta untuk membangun dapur agar masyarakat tergerak dan yakin dengan keberhasilan program makan bergizi ini,” ujarnya.
Berkat keteladanan tersebut, Kabupaten Lombok Timur kini tercatat sebagai daerah dengan progres pembangunan dapur MBG paling impresif, tidak hanya di NTB melainkan juga tingkat nasional. Keberhasilan ini seharusnya diapresiasi, bukan malah disudutkan dengan isu liar yang tidak memiliki dasar hukum jelas.
“Fakta di lapangan menunjukkan Lombok Timur menjadi daerah dengan perkembangan infrastruktur dapur MBG paling bagus di Indonesia,” katanya.
Arsa mengingatkan netizen untuk lebih bijak dalam berkomentar di media sosial agar tidak terjebak dalam praktik penyebaran hoaks. Memberikan kritik dalam negara demokrasi memang diperbolehkan, namun harus tetap berada dalam koridor hukum dengan data yang valid serta fakta yang bisa dipertanggungjawabkan.
“Jangan cepat terpancing berkomentar negatif apalagi menggunakan kata kasar yang menjurus pada fitnah pribadi terhadap seorang Kepala Daerah,” ujarnya.
Segala bentuk tuduhan tanpa bukti yang disebarkan melalui ruang digital berpotensi melanggar aturan hukum yang berlaku. Publik diharapkan dapat menyaring informasi sebelum membagikannya demi menjaga stabilitas serta keharmonisan di tengah masyarakat Kabupaten Lombok Timur.
“Keterlibatan publik dalam memberikan pendapat memang sah, asalkan tidak didasarkan pada informasi bohong yang menyesatkan,” katanya.
Pemerintah daerah tetap membuka diri terhadap masukan konstruktif yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja serta pelayanan kepada masyarakat luas. Namun, segala upaya penyebaran kebencian tentu akan ditindak sesuai dengan prosedur perundang-undangan demi menjaga marwah pimpinan daerah dari serangan fitnah.
“Masyarakat harus lebih cerdas dalam memilah data sebelum memberikan penilaian terhadap langkah-langkah kebijakan yang telah diambil Bupati,” ujarnya.
Upaya memajukan program prioritas nasional seperti MBG membutuhkan kolaborasi yang solid dari semua pihak, bukan saling menjatuhkan dengan narasi negatif. Sinergi antara pemerintah dan warga akan menjadi kunci utama keberhasilan program ini dalam mencetak generasi penerus bangsa yang lebih sehat dan cerdas.
“Program nasional ini sejatinya dibangun untuk kemaslahatan rakyat luas demi menciptakan kesejahteraan serta ekonomi kerakyatan yang kokoh,” katanya.
Kejelasan status dapur MBG yang selama ini menjadi perbincangan publik kini diharapkan dapat dipahami dengan sudut pandang yang lebih objektif. Tidak ada urgensi untuk mempercayai isu yang sengaja dihembuskan pihak tertentu guna mencederai integritas Kepala Daerah yang sedang berupaya menjalankan amanah pembangunan.
“Pungkasnya, mari kita dukung penuh kesuksesan program prioritas ini agar memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Lombok Timur,” ujarnya.
