PorosLombok.com – Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, Muhammad Yusri, resmi mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang diselenggarakan oleh Lemhanas RI di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah pada Rabu (15/4/2026).
Langkah strategis ini bertujuan memperkuat sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dengan implementasi pembangunan di daerah. Fokus utama kegiatan menyasar pada peningkatan kapasitas manajerial pimpinan legislatif dalam mengawal aspirasi masyarakat.
“Kegiatan ini penting untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah sekaligus memperdalam wawasan kebangsaan kami selaku pimpinan legislatif,” kata Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri.
Yusri menilai pendalaman materi kenegaraan ini akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja DPRD Kabupaten Lombok Timur kedepan. Pemahaman geopolitik menjadi instrumen vital dalam menghadapi dinamika sosial yang kian kompleks.
Politisi Partai Gerindra tersebut menegaskan tidak ada persiapan khusus yang dilakukan menjelang keberangkatannya ke Lembah Tidar. Ia sepenuhnya mengikuti kurikulum dan tata tertib ketat yang telah disusun oleh penyelenggara dari Lemhanas.
“Seluruh teknis pelaksanaan sudah diatur oleh penyelenggara, jadi saya hanya menyiapkan mental dan fisik sesuai persyaratan,” jelasnya.
Optimalisasi Fungsi Legislatif dan Penguatan Program Asta Cita
Materi pembekalan mencakup penguatan fungsi legislasi, penganggaran, hingga pengawasan untuk mendukung agenda strategis nasional. Hal ini krusial untuk memastikan program Asta Cita Presiden RI dapat terakselerasi dengan baik di tingkat lokal.
Kursus ini juga menekankan pentingnya kewaspadaan nasional dalam menjaga stabilitas keamanan daerah di tengah situasi global yang tidak menentu. Kolaborasi antar pimpinan daerah menjadi kunci utama dalam menjaga keutuhan bingkai NKRI.
“Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi fondasi utama untuk menjaga keberlanjutan pembangunan,” ujarnya.
Pembukaan agenda secara resmi direncanakan akan dilakukan langsung oleh Presiden RI, H Prabowo Subianto, pada Kamis (16/4/2026) besok. Kehadiran Kepala Negara menunjukkan urgensi penyelarasan visi pimpinan daerah di seluruh Indonesia.
Yusri berkomitmen mengimplementasikan seluruh ilmu kepemimpinan yang didapat selama retret untuk memaksimalkan fungsi pengawasan kebijakan di Bumi Patuh Karya. Penguatan kapasitas ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan.
“Kami ingin membawa perubahan nyata bagi kinerja lembaga agar lebih responsif terhadap kebutuhan strategis nasional di daerah,” pungkasnya.*
