PorosLombok.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara resmi mendorong Pertamina untuk mengambil alih operasional tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang kini tersangkut konflik hukum guna mengatasi kelangkaan biosolar.

​Langkah agresif ini diambil menyusul tersendatnya aktivitas ekonomi nelayan dan pengerjaan berbagai proyek strategis di wilayah tersebut. Eksekutif daerah menilai urgensi kebutuhan energi masyarakat jauh lebih mendesak daripada menunggu kepastian hukum yang berlarut-larut.

​“Biosolar ini menyangkut hajat hidup banyak orang, terutama nelayan dan kegiatan proyek,” ujar Sekretaris Daerah Lombok Utara Sahabudin, Senin (20/04/2026).

​Sahabudin menjelaskan bahwa persoalan distribusi ini berkelindan dengan sengketa kepemilikan aset antara pemilik lama dan baru pasca-lelang. Situasi tersebut menyebabkan operasional tersendat total sehingga merugikan warga yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar bersubsidi.

​Pemilik lama aset tersebut dilaporkan telah memberikan lampu hijau serta dukungan penuh bagi Pertamina untuk turun tangan secara langsung. Namun, pemilik baru masih terjegal prosedur perizinan ulang yang memakan waktu cukup lama karena status perolehan aset melalui jalur lelang.

​“Tidak bisa menunggu proses hukum selesai karena dampaknya langsung terasa di masyarakat,” jelasnya.

​Strategi Penambahan Jam Layanan dan Distribusi BBM Lombok Utara

​Kondisi lapangan menunjukkan antrean panjang di sejumlah titik pengisian yang masih aktif, bahkan memicu kenaikan harga secara liar di tingkat pengecer. Fenomena ini menciptakan keresahan sosial yang harus segera diredam melalui kebijakan taktis antarinstansi terkait.

​Salah satu solusi jangka pendek yang diputuskan adalah memperpanjang waktu operasional pengisian hingga tengah malam dari jadwal normal semula. Perpanjangan durasi layanan ini diharapkan mampu mengurai penumpukan kendaraan yang selama ini mengular di jalur utama.

​“Kami akan fasilitasi semua pihak agar layanan BBM tetap berjalan tanpa melanggar aturan,” katanya.

​Pemerintah setempat juga menginstruksikan SPBU Telagawareng untuk segera mengajukan tambahan pasokan guna menutup celah distribusi yang kosong. Infrastruktur yang sudah siap di lokasi tersebut hanya tinggal menunggu rekomendasi resmi dari Pertamina dan BPH Migas secara administratif.

​Tim teknis terus menjalin komunikasi intensif dengan pengadilan dan perusahaan minyak negara guna merumuskan skema legalitas operasional sementara. Posisi mediator diambil agar kedaulatan energi di tingkat lokal tetap terjaga meski proses transisi kepemilikan belum menemui titik temu.

​“Yang penting masyarakat tidak terus dirugikan akibat konflik yang terjadi di balik layar ini,” pungkasnya.*