PorosLombok.com – Aliansi Pelajar Mahasiswa Bersatu Lombok Timur menggelar dialog publik berskala besar untuk memperingati Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional di daerah tersebut, Kamis (21/5/2026).
Acara strategis ini sengaja dirancang menjadi panggung terbuka bagi pemuda untuk menyuarakan ketimpangan nasib pekerja lokal. Selain itu, forum juga membedah urgensi perbaikan mutu edukasi formal yang dinilai masih jalan di tempat.
”Pendidikan adalah pondasi utama menciptakan generasi yang cerdas dan berdaya saing,” ujar PJ Aliansi Pelajar Mahasiswa Bersatu Lombok Timur Suparman.
Suparman menegaskan bahwa elemen buruh merupakan pilar esensial penggerak roda finansial makro di tingkat akar rumput. Atas dasar itu, kedua sektor krusial ini wajib mendapatkan porsi perhatian ekstra dari pemangku kebijakan.
Kelompok intelektual muda ini melihat adanya korelasi langsung antara indeks pembangunan manusia dan stabilitas upah minimum regional. Kemajuan wilayah tidak akan pernah tercapai jika hak-hak dasar kaum pekerja terus diabaikan.
”Keduanya harus mendapat perhatian serius,” katanya.
Pimpinan aliansi menambahkan bahwa keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengawal isu sosial sangat penting untuk menekan potensi kesewenang-wenangan. Pemuda harus menjadi benteng pertahanan utama dalam menyaring setiap kebijakan publik.
Forum lintas generasi tersebut berjalan dinamis dengan memfasilitasi sesi pemaparan dokumen tuntutan dari perwakilan buruh pabrik setempat. Peserta secara bergantian membeberkan fakta lapangan terkait minimnya jaminan keselamatan kerja.
”Generasi muda harus kritis dan peduli terhadap kondisi sosial,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa refleksi tahunan ini tidak boleh mandek sebatas seremoni ruang tertutup tanpa ada aksi nyata lanjutan. Gerakan kolektif harus segera merambah ke wilayah industrial untuk melakukan advokasi hukum secara mandiri.
Output dari konsolidasi ini ditargetkan mampu melahirkan draf rekomendasi kebijakan formal yang akan diserahkan langsung ke meja legislatif. Komunitas akademis berkomitmen mengawal ketat implementasi regulasi ketenagakerjaan daerah.
Langkah taktis tersebut dipercaya mampu mengikis ego sektoral antar-lembaga demi memicu lompatan besar bagi kemakmuran masyarakat. Solidaritas massa menjadi modal utama untuk mendesak perubahan regulasi yang pro-rakyat,*
