PorosLombok.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Dedy Akwarizal Pebriyanto mengatensi serius isu miring seputar pemotongan sepihak dana bantuan Program Indonesia Pintar, Kamis (21/5/2026).
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut langsung merespons laporan warga mengenai adanya indikasi pungutan liar dalam proses pencairan dana pendidikan jaminan sosial. Langkah pengawasan ini diperketat guna melindungi hak dasar pelajar kurang mampu.
”Haram hukumnya untuk dipotong,” kecam Anggota DPRD Lombok Timur Dedy Akwarizal Pebriyanto.
Dedy memaparkan bahwa tindakan koruptif tersebut tidak boleh ditoleransi dengan alasan apa pun di lapangan. Intervensi ini menjadi sangat genting demi mengamankan hak penuh para siswa miskin.
Praktik kecurangan di tingkat bawah dinilai telah menodai misi sosial pemangku kebijakan yang telah memperjuangkan kuota bantuan pusat. Anggaran jaring pengaman tersebut murni dialokasikan untuk menekan angka putus sekolah di daerah.
”Silakan segera melaporkan ke pihak berwajib,” imbaunya.
Dedy mengajak seluruh wali murid dan lapisan masyarakat untuk aktif terlibat dalam mengawasi jalannya proses pendistribusian buku tabungan simpanan pelajar. Pengaduan resmi yang disertai bukti otentik akan langsung diteruskan ke aparat penegak hukum.
Intervensi pengawasan ini menyasar dua jalur skema penyaluran sekaligus, yakni program reguler kementerian serta alokasi khusus jalur aspirasi dewan pusat. Penegasan ini dikeluarkan guna menghempas keraguan para penerima manfaat.
”Tidak ada potongan satu rupiah pun dalam penyaluran beasiswa PIP,” tandasnya.
Dedy menekankan bahwa nominal uang tunai yang tertera dalam rekening wajib berpindah tangan kepada siswa secara utuh tanpa pengurangan biaya administrasi siluman. Transparansi penyaluran menjadi indikator utama keberhasilan program subsidi negara.
Dewan perwakilan rakyat daerah kini berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat untuk memvalidasi akurasi data serapan bantuan di tiap sekolah. Evaluasi menyeluruh dijadwalkan guna menutup celah manipulasi oknum internal.
Ketertiban administrasi dan kepatuhan penyaluran diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap program strategis pengentasan kemiskinan ekstrem di sektor edukasi,*
