PorosLombok.com – Pemerintah Provinsi NTB bersama Badan Pusat Statistik mendorong keterlibatan aktif pelaku usaha dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, Senin (25/5/2026).
Langkah kolaboratif ini bertujuan membangun fondasi penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang lebih terukur berbasis data. Agenda ini dikemas dalam kegiatan Sosialisasi dan Ngisi Bareng di Ruang Rapat Tambora.
“Arah kebijakan ekonomi ke depan memerlukan data yang lebih akurat,” ujar Kepala Diskominfotik NTB Dr. H. Ahsanul Khalik.
Ahsanul Khalik menegaskan bahwa statistik yang berkualitas menjadi kebutuhan penting untuk mengevaluasi pembangunan daerah. Instrumen strategis ini berfungsi membaca kekuatan ekonomi serta memetakan potensi usaha.
Kegiatan ini melibatkan sekitar 60 peserta dari berbagai unsur instansi vertikal, dinas terkait, hingga pelaku UMKM. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut memperkuat sinergi pendataan berskala nasional.
“Kualitas pertumbuhan harus dijaga melalui kebijakan berbasis fakta riil,” kata Asisten II Setda NTB Lalu Moh. Faozal.
Lalu Moh. Faozal memaparkan bahwa kondisi ekonomi daerah saat ini menunjukkan tren pertumbuhan positif yang cukup kuat. Sektor pertanian, pertambangan, dan pariwisata menjadi penopang utama capaian triwulan pertama.
Ia mengimbau masyarakat luas untuk menyambut baik kedatangan para petugas lapangan dari instansi statistik resmi. Kejujuran dalam memberikan jawaban akan menentukan masa depan perencanaan pembangunan wilayah.
“Data masyarakat dilindungi undang-undang untuk kepentingan statistik,” ujar Kepala BPS NTB Dr. Drs. H. Wahyudin.
Wahyudin menjelaskan bahwa pelaksanaan agenda sepuluh tahunan ini merupakan amanat langsung dari regulasi hukum yang berlaku. Sensus menjadi dasar penting untuk memetakan struktur usaha hingga perkembangan ekonomi digital.
Pihak penyelenggara menjamin penuh keamanan seluruh berkas informasi yang diberikan oleh setiap pelaku usaha. Dokumen tersebut dipastikan tidak akan disalahgunakan untuk keperluan audit finansial maupun perpajakan.
“Kami ingin data ini menjadi dasar kebijakan pro usaha,” kata perwakilan KADIN NTB Ir. Hasmudin.
Hasmudin menilai hasil pendataan ini sangat krusial untuk mengukur daya saing komoditas lokal di pasar nasional. Sektor swasta siap mengawal proses pengumpulan informasi agar target sasaran dapat tercapai maksimal.
Setelah sesi pemaparan materi, forum melanjutkan agenda dengan simulasi pengisian instrumen data secara daring. Tim teknis membimbing langsung para peserta guna meminimalkan kesalahan input pada aplikasi.
“Pelaku usaha menyatakan kesiapan penuh mendukung program nasional ini,” pungkasnya.*
