PorosLombok.com – Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten Lombok Timur melayangkan protes keras terkait carut-marutnya jadwal pendistribusian bantuan pangan nasional yang dinilai tidak beraturan.
Aparatur desa mendesak pihak kementerian terkait untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai tersendatnya pasokan kebutuhan pokok tersebut. Persoalan distribusi jaring pengaman sosial ini mencuat ke publik pada Senin (15/6/2026).
“Kami dari pemerintah desa perlu bersuara untuk menyikapi supaya bantuan pangan ini lebih terang dan transparan,” ujar Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Lombok Timur M. Haerul Iksan.
Haerul Iksan menyatakan bahwa ketidakjelasan jadwal penyaluran komoditas beras dan minyak goreng ini mulai menimbulkan kegaduhan di tingkat bawah. Pihak desa kerap menjadi sasaran kekecewaan warga akibat pasokan yang mendadak kosong.
Menurutnya, jika program ini bersumber dari satu tahun anggaran resmi Kementerian Ketahanan Pangan, maka pola distribusinya harus berjalan rutin setiap bulan. Pola fluktuatif yang terjadi saat ini dinilai sangat merugikan hak masyarakat.
“Faktanya pada tahun anggaran kemarin, bantuan pangan ini hanya tersalurkan dan terdistribusikan sebanyak dua kali,” katanya.
Ia membeberkan bahwa pasokan terakhir hanya masuk pada periode Oktober dan November. Setelah masa tersebut, proses pengiriman logistik pangan ke tingkat desa langsung terhenti total tanpa ada pemberitahuan resmi.
Kekosongan distribusi tersebut terus berlanjut hingga melewati pergantian tahun. Kondisi ini memaksa pemerintah desa memutar otak untuk menenangkan warga yang terus menagih hak mereka di kantor desa.
“Sekarang memasuki tahun baru justru rapelan bantuan untuk bulan Februari dan Maret yang diturunkan,” ujarnya.
Tokoh kepala desa ini mempertanyakan hilangnya jatah alokasi untuk bulan Januari yang hingga kini tidak jelas rimbanya. Lompatan jadwal pengiriman ini dinilai mempermainkan kebutuhan dasar masyarakat miskin di daerah.
Pihaknya melihat ada indikasi ketidakberesan dalam manajemen kontrol stok logistik di tingkat pemangku kebijakan pusat. Ketidaktertiban ini membuat fungsi intervensi pasar untuk menekan inflasi daerah menjadi tidak optimal.
FKKD Lombok Timur mendesak Kementerian Ketahanan Pangan yang bekerja sama dengan Perum Bulog segera membenahi sistem tata kelola distribusi ini. Kepastian jadwal dinilai jauh lebih penting daripada kuantitas yang datang mendadak.
Manajemen Bulog diharapkan tidak bertindak semaunya sendiri tanpa mempertimbangkan kondisi riil kebutuhan mendesak masyarakat di tingkat akar rumput. Konsistensi penyaluran menjadi kunci utama efektivitas program bantuan.
“Kami meminta dengan tegas agar distribusi bantuan pokok ini diperjelas demi kemaslahatan warga kami,” pungkasnya.*
