PorosLombok.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Timur menyoroti tajam buruknya kualitas pendataan infrastruktur daerah yang berpotensi besar membuat alokasi anggaran pembangunan menjadi tidak tepat sasaran.
Kelemahan validasi data jaring aspirasi tersebut dinilai menjadi batu sandungan utama dalam menyusun skala prioritas program yang berkeadilan. Evaluasi tajam ini mencuat saat rapat kerja realisasi anggaran fisik pada Rabu (17/7/2026).
“Target pertumbuhan yang tidak sesuai prediksi harus diikuti dengan data-data yang berkualitas,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur Lalu Hasan Rahman.
Hasan Rahman menegaskan bahwa lemahnya validasi instrumen pendataan di tingkat bawah akan selalu melahirkan dokumen perencanaan yang bias dan sarat akan risiko kegagalan eksekusi.
Pihaknya melihat fluktuasi target daerah yang meleset dari proyeksi awal seharusnya menjadi momentum krusial bagi pemerintah daerah untuk merombak total sistem tabulasi data sektoral mereka.
“Kalau datanya lemah, tentu perencanaannya juga berisiko tidak tepat,” katanya.
Ia mengkritik belum tersedianya basis data elektronik yang memadai mengenai peta klasifikasi tingkat kerusakan fasilitas publik, mulai dari jalan, jembatan, hingga gedung sekolah di pelosok desa.
Ketiadaan rujukan data objektif tersebut membuat proses penentuan kebijakan pembangunan selama ini masih rentan disusupi oleh asumsi sepihak serta klaim subjektif dari oknum tertentu.
“Kalau tidak ada data, semua merasa jalannya yang paling rusak,” ujarnya.
Tokoh legislatif ini mengingatkan rekan sejawatnya bahwa penentuan status perbaikan fasilitas perhubungan harus didasarkan pada verifikasi faktual di lapangan, bukan sekadar mengakomodasi persepsi wilayah.
Menurutnya, pemerintah daerah wajib merancang spesifikasi teknis jalan berdasarkan karakteristik tonase kendaraan yang melintas agar usia pakai infrastruktur tersebut dapat bertahan lebih lama.
“Padahal yang harus berbicara adalah data, bukan persepsi,” katanya.
Selain persoalan fisik pembangunan, Komisi IV juga mendesak jajaran eksekutif untuk membenahi tata kelola akuntabilitas pelaporan keuangan daerah secara berkala demi menjaga fungsi kontrol kemitraan.
“Laporan keuangan mestinya disampaikan per semester kepada DPRD, ini menjadi catatan yang perlu dievaluasi bersama,” pungkasnya.*
