PorosLombok.com – Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur yang menerapkan terlalu banyak jenis pakaian seragam sekolah menuai protes keras dari kalangan wali murid berpenghasilan rendah pada Kamis (25/6/2026).
“Bayar susah, cuci setrika makin banyak, detergen makin banyak, pokoknya sekolah sekarang makin susah,” ujar warga Sompang Desa Tete Batu Selatan Inak Ajar.
Perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani pemotong padi ini mengeluhkan melonjaknya biaya operasional harian anak akibat instruksi birokrasi yang tidak berpihak pada kemiskinan.
“Kalo bisa anaknya ga sekolah lebih baik ga sekolah,” katanya.
Ibu rumah tangga tersebut mengaku upah harian yang diterimanya dari pemilik sawah hanya berkisar lima puluh ribu rupiah, jumlah yang sangat pas-pasan untuk sekadar memenuhi kebutuhan makan pokok.
Senada dengan jeritan kaum ibu, wali murid lainnya dari kalangan pria juga menyatakan kebingungan serupa akibat banyaknya jenis atribut pakaian baru yang wajib dibeli pada tahun ajaran ini.
“Merah putih, pramuka, hitam putih, batik, busana muslim dan olahraga harus disiapkan,” ujar warga terdampak Amaq Sahrul.
Amaq Sahrul menyayangkan sikap sekolah yang tetap mewajibkan pembelian paket baru, padahal pakaian adat yang dibeli pada tahun sebelumnya masih dalam kondisi layak pakai meski jarang dikenakan.
“Baju adatnya masih ada walaupun ga dipakai lagi, tapi kan sudah anak disuruh beli dulu,” katanya.
Para orang tua kini merasa terjebak dalam dilema besar antara memprioritaskan pendidikan anak atau memenuhi kebutuhan konsumsi dapur yang harganya terus merangkak naik di pasaran.
Keluhan ini memicu desakan langsung dari para pekerja sektor informal agar jajaran pemerintah daerah segera mengevaluasi aturan yang dinilai sangat memberatkan kondisi ekonomi akar rumput.
“Pak bupati coba pikirkan capek kita jadi buruh panen padi, tapi uangnya belum bisa kita buat beli seragam,” ujarnya.
Masyarakat menilai program bantuan pangan nontunai yang digulirkan oleh pemerintah pusat menjadi tidak terasa dampaknya karena habis terkuras untuk menebus perlengkapan sekolah yang mahal.
“Dikasi bantuan beras sama pemerintah tapi diminta beli banyak seragam juga, jadi tambah susah,” katanya.
Tekanan regulasi ini dikhawatirkan dapat meningkatkan angka putus sekolah di wilayah pedesaan akibat ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi standardisasi penampilan luar siswa.
Pihak redaksi telah berupaya melakukan klarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur melalui pesan singkat WhatsApp guna mendapatkan penjelasan berimbang terkait keluhan warga.
Namun, pejabat yang bersangkutan belum memberikan tanggapan resmi ataupun respons tertulis mengenai polemik komersialisasi seragam tersebut sampai berita ini diturunkan.*
