PorosLombok.com – Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal segera melakukan koordinasi intensif dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pascaperesmian Bendungan Meninting untuk membahas akselerasi berbagai program strategis pembangunan daerah, Jumat (10/7/2026).
“Bapak Presiden menyampaikan keinginan untuk memberikan dukungan yang lebih besar bagi NTB,” ujar Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
Langkah cepat ini menjadi respons konkret atas komitmen pemerintah pusat untuk mencurahkan perhatian lebih bagi percepatan kemajuan daerah. Sinergi ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan yang selama ini menjadi prioritas kebutuhan masyarakat setempat.
“Komitmen Presiden harus segera ditindaklanjuti melalui komunikasi intensif dengan kementerian terkait,” katanya.
Upaya ini bertujuan menerjemahkan arahan kepala negara menjadi kebijakan teknis serta dukungan anggaran yang nyata bagi wilayah Nusa Tenggara Barat. Pemerintah provinsi berupaya agar setiap peluang bantuan pusat dapat terserap optimal demi mendongkrak kesejahteraan warga secara merata.
“Agenda strategis yang kami bahas meliputi keberlanjutan MotoGP Mandalika, air bersih, hingga infrastruktur jalan,” jelasnya.
Gubernur Iqbal memaparkan bahwa pengembangan Sirkuit Mandalika dan proyek jalan port to port Lembar-Kayangan menjadi prioritas utama untuk menunjang investasi. Pembangunan infrastruktur konektivitas ini diproyeksikan mampu membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.
“Seluruh agenda tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan penguatan ketahanan pangan dan pengembangan sektor pariwisata,” ujarnya.
Sektor pertanian juga menjadi fokus perhatian mengingat pentingnya pemanfaatan jaringan irigasi bagi petani di berbagai pelosok daerah. Penguatan sektor pangan dipandang sebagai fondasi ekonomi yang paling stabil untuk menopang ketahanan wilayah di masa depan.
“Kami langsung melakukan koordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Pertanian untuk mempercepat pembahasan teknis,” katanya.
Langkah jemput bola dilakukan untuk memastikan setiap kementerian terkait segera menyiapkan rencana aksi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Koordinasi ini sangat krusial agar proses penganggaran dan eksekusi proyek di lapangan dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi yang panjang.
“Tugas kami sekarang adalah mengawal dukungan tersebut menjadi program dan pembangunan nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah daerah berkomitmen penuh menjaga momentum kepercayaan pemerintah pusat agar berbuah pada percepatan pembangunan infrastruktur secara luas. Peran aktif jajaran birokrasi provinsi akan terus dimaksimalkan untuk mengawal setiap tahapan program hingga menyentuh akar rumput.
“Sinergi kuat antara pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam merealisasikan berbagai program strategis,” ujarnya.
Agenda pembangunan di bidang energi terbarukan dan pemerataan konektivitas wilayah pun masuk dalam catatan penting untuk segera diselesaikan. Pemerintah provinsi optimis bahwa kolaborasi lintas sektor ini bakal mampu membawa perubahan signifikan bagi kemandirian daerah ke depan.
“Pungkasnya, arahan Presiden akan kami kawal hingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat,” tegasnya.*
