PorosLombok.com – Para gubernur dari seluruh penjuru Indonesia berkumpul di Nusa Tenggara Barat untuk menggelar Rapat Kerja dan Munaslub APPSI Tahun 2026 guna merumuskan strategi percepatan transformasi daerah melalui inovasi serta kolaborasi yang lebih kuat, Kamis (16/7/2026).

​“Kepercayaan ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus kebanggaan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat,” ujar Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal.

​Forum strategis yang dipusatkan di Senggigi tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Pertemuan ini menjadi momentum krusial bagi pemerintah provinsi untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan program prioritas nasional yang terus berkembang pesat.

​“Setiap daerah memiliki karakter serta tantangan berbeda, namun kita dipersatukan oleh tanggung jawab memastikan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

​Gubernur Iqbal menekankan bahwa seluruh pimpinan daerah wajib meninggalkan pola kerja konvensional demi menjawab kebutuhan publik yang semakin kompleks. Daerah dituntut menjadi pemerintah yang terus belajar agar mampu beradaptasi dengan perubahan global yang terjadi sangat cepat dan tidak terduga.

​“APPSI bukan sekadar forum koordinasi, melainkan ruang kolaborasi untuk saling belajar, bertukar pengalaman, dan menghadirkan solusi pembangunan,” ujarnya.

​Forum ini mengangkat tema utama mengenai pemberdayaan UMKM berdaya saing global serta optimalisasi Pajak Air Permukaan untuk pendapatan daerah. Kedua isu tersebut menjadi poin krusial dalam memperkuat kapasitas fiskal agar pemerintah provinsi mampu mandiri dalam membiayai program pembangunan yang berkelanjutan.

​“Kita harus mendorong UMKM naik kelas melalui peningkatan kualitas produk, digitalisasi, akses pembiayaan, hingga perluasan pasar internasional,” katanya.

​Ketua Umum APPSI, Dr. H. Rudy Mas’ud, menambahkan bahwa forum ini menjadi ruang bagi pemerintah provinsi untuk merumuskan solusi atas kendala nyata di lapangan. APPSI berkomitmen menjadi jembatan bagi daerah dalam berdialog dengan pemerintah pusat terkait berbagai kebijakan yang berdampak langsung bagi rakyat.

​“Pemerintah daerah dituntut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan kerja meskipun masih menghadapi keterbatasan kewenangan,” ujarnya.

​Reformulasi kebijakan Pajak Air Permukaan diharapkan mampu menciptakan keadilan tata kelola sumber daya alam yang selama ini masih menjadi tantangan bagi banyak daerah. Hal ini menjadi kunci untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar tidak terus bergantung pada transfer anggaran dari pusat secara terus-menerus.

​“APPSI mendorong penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional sekaligus reformulasi kebijakan pajak yang lebih berkeadilan,” katanya.

​Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyoroti kompleksitas tantangan yang dihadapi kepala daerah, mulai dari dinamika geopolitik hingga risiko tata kelola. Seorang gubernur kini harus menjalankan fungsi ganda sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat dengan penuh tanggung jawab.

​“Kepala daerah dituntut memimpin pemerintahan secara langsung, memperkuat koordinasi dengan bupati serta wali kota, dan menjaga integritas birokrasi,” ujarnya.

​Bima Arya menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk pasif dalam menjalankan program kerja. Setiap pimpinan wilayah wajib bertindak sebagai transformer yang mampu mengubah berbagai hambatan menjadi peluang pertumbuhan ekonomi baru yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.

​“Pemerintah daerah harus mampu mengubah tantangan menjadi peluang melalui efisiensi belanja serta optimalisasi berbagai aset daerah,” katanya.

​Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri dipuji sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional bersama Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Capaian ini menunjukkan keberhasilan daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif melalui kepemimpinan kuat serta inovasi yang konsisten dilakukan secara berkelanjutan.

​“Daerah mampu menjadi penggerak pembangunan nasional ketika didukung oleh inovasi berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang sangat efektif,” ujarnya.

​Para gubernur berkomitmen menjadikan rekomendasi hasil pertemuan ini sebagai pijakan nyata dalam melahirkan berbagai kebijakan pro-rakyat. Sinergi lintas provinsi diharapkan menjadi kunci utama agar setiap daerah dapat tumbuh secara bersama-sama tanpa meninggalkan satu pun wilayah dalam derap kemajuan nasional ke depan.

​“Pungkasnya, Indonesia yang maju tidak dibangun oleh satu daerah, melainkan oleh seluruh provinsi yang tumbuh bersama, saling belajar, dan menguatkan,” katanya.

​Setelah menyimak rangkuman agenda strategis tersebut, bagian mana yang menurut Anda paling krusial untuk didalami lebih lanjut: strategi penguatan UMKM, tata kelola fiskal daerah, atau peran gubernur sebagai pemimpin daerah dan wakil pusat?