PorosLombok.com — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak jatuh pada Rabu, 27 Januari 2027. Kepastian jadwal pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa ini disampaikan langsung guna menjawab keraguan publik terkait kesiapan anggaran dan regulasi teknis.
“Kami merencanakan hari H pemungutan suara jatuh pada Rabu, 27 Januari 2027,” kata Sekretaris Daerah Lombok Timur, Dr. Drs. H. M. Juani Taofik, M.A.P., Selasa (4/8/2026).
Pemerintah daerah saat ini sedang menuntaskan tahap persiapan regulasi melalui pembahasan rancangan peraturan daerah di tingkat provinsi. Perda Pilkades tersebut ditargetkan rampung dan disetujui bersama oleh eksekutif serta legislatif sebelum peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus mendatang.
“Target kita sebelum 17 Agustus, insya Allah tentu ini akan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD,” ujarnya.
Proses penganggaran Pilkades berjalan secara paralel melalui pengajuan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan. Pemerintah daerah optimistis seluruh tahapan persiapan, mulai dari regulasi hingga alokasi dana, dapat rampung tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan.
“Di KUA Perubahan nanti akan muncul berapa dukungan penganggaran untuk Pilkades,” jelasnya.
Pilkades mendatang membawa aturan baru terkait mekanisme pencalonan kepala desa yang mengakomodasi calon tunggal. Jika hasil perpanjangan pendaftaran tetap menghasilkan satu kontestan, pemungutan suara tetap dilangsungkan dengan mekanisme melawan kotak kosong layaknya Pemilu Kepala Daerah.
“Sekarang calon satu pun boleh, manakala ada perpanjangan tetap menghasilkan satu calon, maka calon Kades nanti bisa melawan kotak kosong,” katanya.
Sebanyak 164 desa di Kabupaten Lombok Timur diinventarisasi akan menggelar pemungutan suara secara serentak. Jumlah tersebut merupakan gabungan dari seluruh desa yang masa jabatan kepala desanya berakhir bertahap sejak Juni, Agustus, hingga Desember 2026 mendatang.
“Kurang lebih 164 desa kalau kami tidak khilaf, yang berakhir kemarin ditarik dalam satu Pilkades serentak,” ungkapnya.
Pemerintah daerah merancang skema sharing anggaran untuk membiayai operasional panitia pemilihan tingkat desa melalui alokasi bantuan keuangan khusus. Total estimasi kebutuhan dana yang diusulkan untuk mendukung penyelenggaraan hajatan tersebut mencapai Rp10 miliar hingga Rp15 miliar.
“Kita sudah coba-coba hitung, pengajuan dari desa itu berkisar di antara 10 sampai 15 miliar,” paparnya.
Sektor penyelenggaraan teknis di tingkat desa menjadi fokus perhatian utama jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Kualitas dan independensi panitia tingkat desa merupakan kunci utama kesuksesan seluruh tahapan pemungutan suara di lapangan.
“Titik krusialnya itu ada di panitia pemilihan tingkat desa,” tegasnya.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diminta selektif serta transparan saat merekrut jajaran panitia pemilihan tingkat desa. Komposisi panitia wajib merepresentasikan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perangkat desa terbaik agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan adil.
“Mudah-mudahan itu merepresentasikannya figur-figur desa yang terbaik yang bentukan di panitia pemilihan kepala desa,” katanya.
Pembentukan panitia tingkat kabupaten juga disiapkan secara ex officio di bawah kepemimpinan Sekretaris Daerah. Tim kerja kabupaten ini nantinya bertugas melakukan supervisi penuh sekaligus mengendalikan seluruh aspek manajerial operasional.
“Serentak ini kan hanya manajerial saja, tetapi yang menyelenggarakan secara langsung itu adalah panitia pemilihan tingkat desa,” jelasnya.
Guna menjamin transparansi publik selama tahapan berlangsung, Pemkab Lombok Timur menyiapkan pusat kendali informasi terpadu. Fasilitas Command Center ini disediakan khusus bagi insan pers agar dapat mengakses data perkembangan Pilkades secara akurat.
“Nanti kami akan membuat semacam Command Center atau pusat informasi Pilkades sehingga teman-teman media bisa meng-update terus perkembangan,” pungkasnya.*
