PorosLombok.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memilih langkah berani dengan memperketat seluruh pos belanja daerah serta menata ulang skala prioritas dalam pembahasan APBD Perubahan 2026, Minggu (9/8).

“Langkah penyesuaian ini menjadi bagian penting untuk menjaga kesehatan fiskal daerah, sekaligus menjamin agar setiap alokasi anggaran tetap memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ungkap Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. H. Ahsanul Halik.

Mantan Kalaksa BPBD NTB itu menjelaskan bahwa kalkulasi awal penyusunan anggaran sejatinya sudah memperhitungkan potensi penurunan transfer dari pusat, namun lonjakan ketidakpastian justru datang dari skema Dana Bagi Hasil.

“DAU sudah kita antisipasi. Yang kemudian berada di luar asumsi awal kita adalah perkembangan DBH kurang salur,” katanya.

Pejabat yang akrab disapa Dr. Aka tersebut menambahkan bahwa hak kurang bayar daerah yang tercatat di pemerintah pusat sebenarnya mencapai nominal jumbo hingga ratusan miliar rupiah.

“Regulasi tersebut juga menyatakan bahwa penetapan kurang bayar DBH merupakan pengakuan atas utang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah,” tegas Dr. Aka.

Mantan Pj Bupati Lombok Timur itu membeberkan realitas pahit bahwa dari total klaim ratusan miliar yang diharapkan cair sebagian, transfer riil yang masuk ternyata sangat jauh di bawah ekspektasi awal.

“Info yang kita terima, kita akan mendapatkan transfer hanya sekitar Rp13,3 miliar, dan ini membuat ruang fiskal daerah harus dihitung kembali secara cermat,” katanya.

Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran Pemprov NTB menolak berandai-andai dengan memasang target belanja tinggi di atas kertas tanpa adanya kepastian dana segar yang benar-benar masuk ke kas daerah.

“Kalau penerimaan belum dapat dipastikan masuk, kita tidak boleh membangun belanja berdasarkan penerimaan tersebut. APBD harus disusun dengan asumsi yang realistis,” ujarnya.

Dr. Aka menilai tekanan fiskal saat ini justru menjadi momentum terbaik bagi jajaran birokrasi untuk melakukan pembenahan fundamental pada sistem perancangan anggaran daerah.

“Prinsipnya, pendapatan harus realistis dan belanja harus mengikuti kemampuan fiskal. Kita tidak ingin membangun belanja di atas asumsi penerimaan yang belum pasti,” katanya.

Ia juga bangga menggarisbawahi pencapaian bersejarah manajemen keuangan daerah yang berhasil menuntaskan seluruh kewajiban masa lalu tanpa menyisakan beban tersisa.

“Ini harus kita jaga. Kita sudah memprioritaskan pembayaran utang. Jangan sampai karena ingin mempertahankan semua program, kita justru menciptakan beban baru untuk tahun berikutnya,” tegasnya.

Juru bicara Pemprov NTB tersebut menjamin efisiensi ketat ini tidak akan menyentuh program-program esensial yang berdampak langsung pada pemenuhan hajat hidup warga NTB.

“Program yang menyentuh masyarakat tetap kita prioritaskan. Infrastruktur penting juga tetap kita perhatikan, tetapi harus sangat selektif. Perangkat daerah harus menahan diri terhadap belanja yang tidak mendesak, terutama belanja operasional yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” jelasnya.

Penataan anggaran secara menyeluruh juga mendapatkan perincian mendalam dari sisi kesepakatan politik anggaran bersama jajaran anggota dewan di Udayana.

“Eksekutif dan DPRD memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga APBD NTB. Karena itu, pembahasan TAPD dan Banggar harus bertumpu pada data, kemampuan fiskal, dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan kembali bahwa proses alot dalam pembahasan anggaran perubahan bukanlah ajang saling sikut antarkepentingan politik maupun instansi.

“Ini bukan soal siapa yang menang atau kalah. Kita semua ingin APBD NTB sehat, realistis, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Sosial NTB tersebut menutup penjelasannya dengan menegaskan komitmen Pemprov NTB untuk terus menjaga akuntabilitas penggunaan uang rakyat.

“Yang kita jaga bukan sekadar angka APBD, tetapi kemampuan pemerintah untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, setiap rupiah harus ditempatkan pada kebutuhan yang paling penting, memberikan manfaat yang nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Senada dengan Dr. Aka, penataan anggaran secara menyeluruh juga mendapatkan perincian mendalam dari sisi teknis pengelolaan kas daerah agar defisit dapat diredam secara total.

“Kami menyusun skenario efisiensi dengan menyisir seluruh usulan belanja operasional yang tidak mendesak di setiap Organisasi Perangkat Daerah,” ungkap Kepala BKAD NTB, Dr. Nursalim.

Nursalim menegaskan bahwa penyesuaian angka-angka belanja dilakukan berdasarkan kalkulasi kemampuan riil kas daerah, bukan sekadar memotong anggaran secara acak tanpa perhitungan matematis.

“Seluruh penyesuaian belanja ini kami hitung secara cermat agar tidak mengganggu kinerja pelayanan publik yang krusial,” katanya.

Mantan pejabat Pemkab Lombok Barat itu menambahkan bahwa pengetatan ini memaksa seluruh pimpinan dinas untuk membuang jauh-jauh ego sektoral dalam mempertahankan kegiatan yang kurang produktif.

“Semua OPD harus berani coret program seremonial dan lebih memprioritaskan belanja yang berdampak langsung ke masyarakat,” tegas Nursalim.

Kepala BKAD tersebut memastikan bahwa koordinasi intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terus dimaksimalkan untuk mengunci asumsi pendapatan paling aman.

“Prinsip kehati-hatian ini kami pegang teguh agar postur APBD Perubahan benar-benar berimbang dan tidak memicu beban baru,” ujarnya.

Ia memaparkan bahwa sinergi bersama pihak legislatif menjadi kunci utama dalam merampungkan dokumen APBD Perubahan tepat waktu.

“Pembahasan bersama DPRD NTB terus berjalan produktif dengan semangat yang sama untuk mengamankan postur keuangan daerah,” katanya.

Nursalim optimis hasil pembahasan pergeseran anggaran ini akan menghasilkan struktur APBD yang jauh lebih sehat dan tahan terhadap gejolak ekonomi.

“Kondisi fiskal yang sehat akan menjadi fondasi utama bagi kelanjutan pembangunan di NTB,” pungkasnya.*