PorosLombok.com – Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal meminta seluruh pejabat birokrasi memperkuat sistem navigasi pemerintahan agar mampu membaca potensi masalah sejak dini. Pesan krusial ini ia sampaikan langsung saat membuka kegiatan Workshop Manajemen Risiko Pemprov NTB yang berlangsung di Sembalun, Lombok Timur, Sabtu (8/8).
“Sebuah kapal tidak dibuat untuk menghindari laut, melainkan untuk berlayar dan siap menghadapi ombak serta badai yang datang,” ujar Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal.
Orang nomor satu di NTB tersebut menekankan bahwa tidak semua masalah dalam roda pemerintahan dapat diprediksi atau dihindari oleh para pejabat. Oleh karena itu, langkah terbaik bagi pemerintah adalah memperkuat sistem internal serta menyiapkan mitigasi bencana maupun masalah teknis sebelum risiko tersebut benar-benar terjadi di lapangan.
“Pemerintah harus memperkuat sistem, membaca kemungkinan sejak awal, dan menyiapkan langkah konkret ketika risiko benar-benar datang,” katanya.
Iqbal menginstruksikan seluruh jajaran dinas untuk menghitung risiko setiap kali mereka merancang sebuah program kerja atau kebijakan publik baru. Menurutnya, potensi masalah tidak hanya terbatas pada sektor hukum belaka, tetapi juga mencakup dinamika politik, sosial, lingkungan, hingga aspek keuangan daerah.
“Mengambil risiko itu tidak sama dengan mengabaikannya, pemimpin harus tetap berani mengambil keputusan dengan calculated risk,” tegasnya.
Mantan diplomat tersebut menambahkan bahwa keberanian seorang pemimpin dalam mengambil keputusan harus dibarengi dengan langkah mitigasi yang matang. Setiap kepala perangkat daerah dituntut bertindak sebagai pemilik risiko yang jeli melihat potensi kegagalan program sejak tahap perancangan awal hingga eksekusi anggaran.
“Pemilik risiko harus melihat program dari hulu, mengidentifikasi penyebab masalah, dan menentukan siapa yang bertanggung jawab sebelum kegiatan berjalan,” jelajahnya.
Pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI turut membeberkan catatan penting terkait penerapan manajemen risiko di lingkup Pemprov NTB. Lembaga pengawas tersebut menilai bahwa pengelolaan risiko di NTB saat ini masih cenderung terjebak pada formalitas administratif dan pengisian dokumen semata.
“Penerapan manajemen risiko di daerah belum sepenuhnya menjadi proses utuh karena pelaksanaan dan pemantauan efektivitasnya belum konsisten,” ungkap Perwakilan BPKP RI.
BPKP mengingatkan agar dokumen risk register tidak hanya ditumpuk menjelang proses evaluasi tahunan oleh tim pemeriksa eksternal. Dokumen perencanaan tersebut idealnya menjadi acuan utama dalam rapat pimpinan, penyusunan anggaran, hingga pemantauan berkala agar tujuan pembangunan daerah tercapai secara presisi.
“Dokumen risiko hanya menjadi kertas tak berguna jika tidak menjadi dasar penganggaran dan tidak dimonitor dalam rapat pimpinan,” tuturnya.
Lembaga pengawas itu juga mendorong koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengawal program-program prioritas Pemprov NTB. Mengingat keberhasilan sebuah kebijakan strategis tidak dapat berdiri sendiri, melainkan hasil dari rantai kerja kolektif antarinstansi yang saling terhubung secara terintegrasi.
“Manajemen risiko daerah merupakan bagian dari upaya menghubungkan program serta indikator perangkat daerah dengan sasaran pembangunan utama,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri memberikan sudut pandang pelengkap untuk memperkuat mentalitas jajaran birokrasi daerah. Ia meminta para kepala dinas mampu memberikan rasa aman dan kenyamanan bekerja kepada para staf bawahannya agar tidak dihantui rasa takut berlebihan.
“Kepala perangkat daerah tidak hanya bertanggung jawab pada capaian kinerja, tetapi juga harus mampu memberikan rasa aman kepada jajarannya,” ucap Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri.
Wanita yang akrab disapa Dinda ini mengingatkan agar aparatur sipil negara bekerja sungguh-sungguh tanpa diliputi kecemasan, terutama dalam hal pengelolaan anggaran. Menurutnya, manajemen risiko diciptakan bukan untuk membendung kreativitas birokrasi, melainkan sebagai wadah perlindungan hukum dan panduan keselamatan kerja.
“Aparatur perlu bekerja secara sungguh-sungguh tanpa dihantui ketakutan berlebihan, khususnya dalam tata kelola keuangan daerah,” jelasnya.
Dinda menegaskan bahwa rasa takut yang berlebihan justru akan membuat roda pemerintahan menjadi stagnan dan lambat merespons kebutuhan masyarakat. Birokrasi modern harus berani melakukan terobosan baru dan berinovasi tanpa melanggar batasan hukum yang telah ditetapkan dalam regulasi.
“Terlalu takut mengambil risiko membuat organisasi kehilangan keberanian untuk berinovasi dan melangkah maju,” katanya.
Mantan Bupati Bima dua periode tersebut optimistis bahwa pergeseran cara kerja dari reaktif menjadi antisipatif akan membawa perubahan positif bagi NTB. Sistem manajemen risiko yang berjalan optimal dinilai mampu melahirkan tata kelola pemerintahan yang jauh lebih efisien dan akuntabel di masa depan.
“Yang kita butuhkan saat ini adalah keberanian yang terukur dalam mengeksekusi setiap kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Sinergi antara arahan Gubernur dan Wakil Gubernur ini menjadi sinyal kuat penataan ulang budaya kerja di lingkup Pemprov NTB. Seluruh jajaran diajak untuk membawa pembahasan risiko ke dalam ruang rapat pengambilan keputusan, bukan sekadar menjadikannya beban pengerjaan laporan berkala.
“Risiko harus masuk ke ruang tempat keputusan dibuat, dibicarakan dalam rapat pimpinan, serta dipantau secara berkelanjutan,” terangnya.
Pola pengerjaan program yang terencana diharapkan dapat menekan potensi kegagalan proyek infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, alokasi APBD dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat tanpa dibayangi kekhawatiran pelanggaran administrasi.
“Program yang berhasil bukanlah program yang bebas risiko, melainkan program yang risikonya dikenali dan dikelola sejak awal,” tegasnya.
Gubernur Iqbal kembali menekankan bahwa kesiapan jajaran dalam menghadapi badai persoalan adalah kunci utama keberhasilan suatu pemerintahan. Dokumen penanganan masalah hanyalah alat bantu, sementara tolok ukur utamanya terletak pada ketangguhan birokrasi dalam merespons situasi darurat di lapangan.
“Seorang pelaut tidak dapat memerintahkan laut agar berhenti bergelombang atau mencegah kedatangan badai,” paparnya.
Iqbal mengajak seluruh jajaran kepala dinas untuk merapatkan barisan dan menyamakan persepsi demi menyukseskan program-program unggulan NTB. Penguatan kapasitas internal dinilai jauh lebih mendesak ketimbang terus meratapi munculnya masalah-masalah baru yang tidak terduga.
“Yang bisa kita lakukan adalah memastikan kapal kita kuat, navigasinya akurat, dan seluruh awak kapal dalam posisi siap,” bebernya.
Kegiatan workshop tersebut diakhiri dengan komitmen bersama seluruh kepala perangkat daerah untuk memperbarui sistem mitigasi di instansi masing-masing. Pemerintah Provinsi NTB bertekad menjadikan budaya pengelolaan risiko sebagai fondasi utama dalam melayani masyarakat secara transparan.
“Sebab ukuran manajemen risiko bukan seberapa banyak risiko yang tertulis dalam dokumen, tetapi seberapa siap pemerintah ketika risiko itu benar-benar datang,” pungkasnya.*
