PorosLombok.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Perubahan APBD 2026 sebagai langkah cepat menjaga pelayanan publik dan merespons persoalan riil masyarakat. Rancangan Peraturan Daerah tersebut resmi disetujui DPRD NTB dalam Rapat Paripurna di Kantor Gubernur NTB, Jumat (18/9/2026).
Rapat paripurna penetapan perda dipimpin oleh Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda. Laporan Badan Anggaran disampaikan H. Didi Sumardi, sementara Pendapat Akhir Gubernur dihadirkan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri untuk mempertegas komitmen eksekutif.
Struktur Perubahan APBD 2026 mencatat pendapatan daerah Rp5,683 triliun dan belanja Rp6,053 triliun. Postur anggaran ini memicu defisit Rp369,617 miliar yang ditutup lewat pembiayaan. Penggunaan SiLPA direncanakan Rp431,016 miliar, sedangkan pembayaran pokok pinjaman dianggarkan Rp61,399 miliar.
Banggar DPRD NTB mengingatkan pentingnya menjaga target pendapatan daerah agar tetap realistis sampai akhir tahun anggaran. Hingga 15 September 2026, realisasi pendapatan daerah baru mencapai 66,53 persen, sehingga belanja wajib dan pelayanan publik harus dipastikan tidak terganggu.
Juru Bicara Banggar DPRD NTB H. Didi Sumardi menyatakan bahwa pembahasan anggaran diarahkan untuk memastikan kebijakan tetap sesuai kemampuan keuangan daerah. Banggar menekankan pentingnya efisiensi belanja serta penguatan manajemen risiko demi menjaga kestabilan fiskal daerah.
“Pembahasan perubahan APBD diarahkan untuk memastikan kebijakan anggaran tetap sesuai kemampuan keuangan daerah, kebutuhan pelayanan publik, dan prioritas pembangunan sampai akhir tahun,” ujarnya.
Banggar mendorong pemerintah daerah melakukan digitalisasi pendataan, penilaian, pemanfaatan, dan pengawasan aset secara menyeluruh. Aset daerah yang belum produktif diharapkan dapat dioptimalkan menjadi sumber pendapatan asli daerah baru secara terukur dan berkelanjutan.
DPRD NTB meminta pemda memperhitungkan konsekuensi fiskal jangka menengah termasuk kewajiban utang. Pemerintah daerah harus siap menanggung biaya operasional dan pemeliharaan aset, tambahan belanja rutin, serta kewajiban anggaran yang berlanjut hingga tahun anggaran 2027 mendatang.
Pemprov NTB menegaskan persetujuan anggaran bukan sekadar penyelesaian proses birokrasi penganggaran. Hasil penetapan ini harus segera diterjemahkan ke dalam respons kebijakan konkret yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.
Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menegaskan bahwa dinamika global dan regional menuntut respons fiskal cepat. Kebijakan anggaran dipastikan tepat sasaran untuk menyelesaikan masalah riil masyarakat, terutama penguatan jaring pengaman sosial dan infrastruktur.
“Dinamika global dan regional menuntut respons fiskal yang cepat, tepat sasaran, dan berorientasi pada penyelesaian masalah riil di lapangan,” ujarnya.
Salah satu fokus utama Perubahan APBD 2026 adalah penanganan dampak musim kemarau yang makin meluas. Sejumlah kabupaten dan kota kini meningkatkan status menjadi tanggap darurat kekeringan akibat kelangkaan air yang melanda puluhan ribu kepala keluarga.
Alokasi Belanja Tidak Terduga disyiapkan untuk intervensi air bersih dan program ketahanan pangan daerah. Pemprov NTB bersama pemerintah kabupaten dan kota memicu pendistribusikan air secara masif serta memperkuat langkah mitigasi bencana kekeringan secara terpadu.
Sektor ekonomi daerah turut diperkuat melalui optimalisasi penyelenggaraan event MotoGP 2026 di Sirkuit Mandalika. Pemprov menyiapkan tata kelola pariwisata inklusif dengan memperbesar ruang keterlibatan talenta lokal sebagai volunteer dan marshal hingga seratus persen.
Pemprov NTB memperkuat Sistem Pengendalian Intern dan pengelolaan aset untuk membangun ruang fiskal yang sehat. Pemerintah menyampaikan apresiasi atas seluruh catatan, saran, dan kritik konstruktif dari legislatif untuk menyempurnakan dokumen anggaran daerah.
“Seluruh catatan, saran, kritik konstruktif, dan rekomendasi DPRD akan menjadi pedoman dan perhatian serius pemerintah dalam melaksanakan serta mengendalikan program pembangunan ke depan,” pungkasnya.
