(PorosLombok.com) –Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperketat pengawasan pascatambang dengan mewajibkan seluruh pemegang izin menyetorkan dana jaminan reklamasi dalam bentuk deposito berjangka.

​Sekretaris Dinas ESDM NTB, Niken Arumdati, menegaskan bahwa dana tersebut kini dikelola dengan sistem QQ di Bank NTB Syariah agar tidak bisa dicairkan secara sepihak oleh korporasi.

​”Harus ada tanda tangan dinas terlebih dahulu, karena tim akan mengevaluasi apakah perusahaan benar-benar melakukan pemulihan lingkungan sebelum uang itu diambil,” ujar Niken, Senin (26/01/2026).

​Terkait maraknya aktivitas tambang di lokasi terlarang seperti sempadan pantai atau area persawahan, Niken menyebut persoalan ini melibatkan koordinasi lintas instansi yang cukup kompleks.

​”Ada banyak dinas yang beririsan, mulai dari informasi tata ruang di Pemerintah Kabupaten hingga urusan UKL-UPL yang menjadi ranah Dinas LHK,” imbuhnya.

​Mengenai Izin Pertambangan Rakyat (IPR), ia mengungkapkan bahwa proses verifikasi masih terus berjalan meski hingga kini baru satu izin yang resmi diterbitkan oleh pemerintah.

​”Tercatat ada sekitar 44 koperasi yang mengajukan, namun progresnya memang harus melewati berbagai tahapan teknis di lapangan,” ungkap Niken.

​Persoalan lain yang mencuat adalah terkait penarikan retribusi daerah, terutama di wilayah yang sudah mulai berproduksi namun terkendala belum adanya payung hukum yang sah.

​”Formulasi penarikan sudah dimasukkan dalam draf Ranperda yang mencakup komponen lahan, produksi, hingga aspek lingkungan,” pungkasnya.