PorosLombok.com – Kepala Kanwil Kemenhaj NTB Lalu Muhamad Amin bergerak cepat menelusuri dugaan jemaah umrah asal Perampuan yang terlantar di Tanah Suci berdasarkan rekaman video viral pada Selasa (31/3/2026).
​Pihak otoritas mengungkapkan bahwa sebanyak 41 jemaah asal daerah tersebut berangkat melalui PT Asyopa Duta Mandiri kantor cabang. Tim kementerian langsung melakukan deteksi lapangan untuk memastikan kondisi terkini para tamu Allah tersebut.
​”Yang terlihat di video itu momen jemaah pindah hotel karena masa tinggal sudah habis,” jelas Lalu Muhamad Amin.
​Selaras dengan hal itu, maskapai dan pihak travel sedang memproses pemulangan rombongan secara bertahap menuju tanah air. Tercatat empat orang sudah tiba di Indonesia, sementara jemaah lainnya menunggu jadwal terbang kembali pada tanggal dua mendatang.
​”Kami sudah melayangkan surat panggilan resmi kepada pihak travel untuk memberikan keterangan kronologis lengkap,” ujarnya.
​Kemenhaj Ancam Cabut Izin Travel Jika Langgar Prosedur
​Lebih lanjut, kementerian akan memeriksa secara mendalam sistem Siskopatuh guna melihat rekam jejak penyelenggara. Jika terbukti melanggar prosedur yang berat, pemerintah tidak segan mengambil tindakan tegas secara administratif.
​”Kami tidak segan mencabut izin operasional atau memblokir penyelenggara jika menemukan pelanggaran,” katanya.
​Menanggapi dinamika tersebut, Lalu Muhamad Amin menyarankan pihak keluarga jemaah untuk menempuh jalur hukum jika merasa rugi secara materiil. Laporan kepada pihak kepolisian menjadi langkah tepat apabila warga menemukan unsur pidana atau penipuan dalam keberangkatan.
​”Masyarakat jangan terburu-buru menyerahkan uang kepada biro perjalanan sebelum mengecek lima pasti umrah,” jelasnya.
​Sesuai dengan regulasi, warga harus memastikan legalitas izin PPIU, kepastian tiket pesawat pulang-pergi, hingga kejelasan jadwal keberangkatan. Selain itu, aspek akomodasi hotel resmi dan validitas visa Nusuk menjadi syarat mutlak kelancaran ibadah di Arab Saudi.
​”Intinya jangan mudah tergiur paket murah tanpa mengecek kepastian tersebut,” katanya.
​Di sisi lain, kementerian mengingatkan bahwa travel memegang tanggung jawab operasional sepenuhnya, namun pemerintah tetap menjalankan fungsi pengawasan. Perlindungan terhadap warga NTB menjadi prioritas utama agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
​”Kami ingin semua jemaah berangkat dengan nyaman dan pulang dengan selamat,” pungkasnya.*
