PorosLombok.com – Di sebuah rumah sederhana di Dusun Kreak, Desa Pandan Indah, Lombok Tengah, Ahmad Yani menjalani hari-harinya di atas pembaringan akibat hidrosefalus yang dideritanya sejak kecil. Di rumah itulah Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Lalu Muhamad Iqbal memulai rangkaian kunjungan kerjanya, Senin (27/7). Bukan di ruang rapat, bukan pula di lokasi proyek pembangunan. Pilihan itu mencerminkan cara pandangnya bahwa pembangunan harus dimulai dari kehidupan masyarakat yang paling membutuhkan perhatian.
Rumah Ahmad Yani menjadi pintu masuk untuk membaca makna kunjungan tersebut. Bagi Miq Iqbal, turun ke desa bukan sekadar memastikan program berjalan, melainkan menguji apakah kebijakan benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, perjalanan ke Desa Pandan Indah, Mangkung, dan Sengkol memperlihatkan lebih dari sekadar agenda kerja. Ketiga desa tersebut menjadi potret bagaimana Program Desa Berdaya diterjemahkan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah, sekaligus menjadi ruang bagi pemerintah untuk menangkap persoalan secara langsung sebelum merumuskan langkah penyelesaiannya.
Di sinilah Desa Berdaya menemukan makna yang sesungguhnya. Program ini tidak dibangun dengan pendekatan yang seragam. Setiap desa didorong mengembangkan potensi terbaiknya, sementara pemerintah memastikan intervensi yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Kunjungan lapangan menjadi cara untuk melihat apakah tujuan itu telah berjalan sebagaimana direncanakan.
Di Desa Pandan Indah, misalnya, pemberdayaan masyarakat diarahkan pada penguatan ekonomi berbasis peternakan. Melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp300 juta, pemerintah desa mengembangkan usaha produktif berupa penggemukan 10 ekor sapi dan budidaya 525 ekor ayam petelur. Saat meninjau lokasi, Miq Iqbal memastikan pembangunan kandang telah berjalan sebagai fondasi usaha produktif masyarakat. Bagi pemerintah, kandang yang berdiri bukan sekadar bangunan, melainkan awal dari tumbuhnya sumber pendapatan baru yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga.
Namun, Pandan Indah juga menghadirkan pelajaran lain. Di desa yang sama, Gubernur mengunjungi Ahmad Yani serta Nadira Oktavany Putri, bayi yang tengah menjalani pemulihan pascaoperasi hidrosefalus. Dua potret kehidupan yang berbeda itu memperlihatkan bahwa pemberdayaan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pelayanan kesehatan. Karena itu, temuan mengenai meningkatnya kasus hidrosefalus tidak berhenti sebagai catatan kunjungan. Pemerintah Provinsi NTB langsung menginisiasi kajian ilmiah bersama tenaga kesehatan untuk memperkuat dasar penyusunan kebijakan pencegahan dan penanganannya.
Perjalanan kemudian berlanjut ke Desa Mangkung. Jika Pandan Indah menonjolkan penguatan ekonomi berbasis peternakan, maka Mangkung memperlihatkan wajah lain Desa Berdaya. Di desa ini, Program Desa Berdaya Transformatif menyasar sekitar 350 kepala keluarga dengan nilai intervensi hampir Rp3 miliar, disertai bantuan kebutuhan dasar bagi sekitar 380 keluarga. Bantuan usaha diberikan sesuai potensi yang dimiliki setiap penerima manfaat, sehingga tidak berhenti sebagai bantuan konsumtif, tetapi menjadi modal membangun usaha produktif yang berkelanjutan.
Dalam dialog bersama masyarakat, Miq Iqbal tidak hanya mendengar keberhasilan program, tetapi juga menangkap berbagai kebutuhan yang masih harus dipenuhi. Ancaman kekeringan, kebutuhan sumur bor, rumah tidak layak huni, hingga infrastruktur dasar menjadi bagian dari pembahasan. Temuan-temuan itu langsung direspons melalui koordinasi lintas perangkat daerah. Cara kerja seperti inilah yang memperlihatkan bahwa kunjungan lapangan bukan agenda seremonial, melainkan mekanisme pemerintah untuk memverifikasi kondisi riil sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan.
Berbeda lagi dengan Desa Sengkol. Sebagai desa penyangga kawasan Mandalika, tantangan pembangunannya lebih kompleks. Desa Berdaya di Sengkol diwujudkan melalui penguatan ekonomi 55 anggota Kelompok Wanita Tani yang mengembangkan usaha ayam petelur. Pilihan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak selalu diwujudkan dalam bentuk yang sama, tetapi disesuaikan dengan potensi lokal yang dimiliki desa.
Yang menarik, kunjungan di Sengkol berkembang menjadi ruang dialog yang lebih luas. Bersama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata dan masyarakat, Gubernur mendengarkan aspirasi mengenai kesempatan kerja bagi warga lokal di kawasan Mandalika, kebutuhan pelatihan bahasa Inggris, pelayanan kesehatan di Dusun Grupuk, hingga pengelolaan lingkungan. Dari dialog tersebut terlihat bahwa pembangunan kawasan pariwisata tidak cukup hanya menghadirkan investasi, tetapi juga harus diikuti dengan peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung.
Rangkaian kunjungan ke tiga desa itu memperlihatkan bahwa setiap lokasi memiliki tantangan dan solusi yang berbeda. Pandan Indah memperlihatkan bagaimana penguatan ekonomi desa berjalan berdampingan dengan peningkatan pelayanan kesehatan. Mangkung menunjukkan pentingnya pemberdayaan keluarga miskin ekstrem melalui usaha produktif yang disesuaikan dengan potensi masyarakat. Sementara Sengkol menggambarkan bagaimana pemberdayaan ekonomi harus dihubungkan dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia di kawasan penyangga pariwisata.
Di situlah letak makna kepemimpinan Miq Iqbal. Ia tidak datang untuk mencari keberhasilan program semata, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menemukan alamatnya, setiap bantuan melahirkan harapan, dan setiap persoalan memperoleh jalan penyelesaian. Temuan lapangan diterjemahkan menjadi penguatan kebijakan, sementara aspirasi masyarakat menjadi bagian dari proses penyempurnaan pembangunan.
Pada akhirnya, Desa Berdaya bukan sekadar nama sebuah program. Ia menjadi cara Pemerintah Provinsi NTB menghadirkan pembangunan yang lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus memastikan bahwa setiap desa tumbuh sesuai potensi dan kebutuhannya. Dari rumah Ahmad Yani di Dusun Kreak hingga kandang ayam milik Kelompok Wanita Tani di Sengkol, tersampaikan satu pesan yang sama: pembangunan yang baik bukanlah pembangunan yang menyeragamkan setiap desa, melainkan pembangunan yang mampu memahami setiap persoalan dan menghadirkan solusi yang tepat. Itulah makna kepemimpinan yang menjemput persoalan, agar tidak ada satu pun warga Nusa Tenggara Barat yang tertinggal. *
