Lombok Timur, PorosLombok.com – Puluhan mahasiswa dari Eks Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Lombok Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Lombok Timur, Selasa (6/5).
Mereka menuntut pemerataan pendidikan dan pembangunan yang dinilai masih timpang. Mahasiswa juga memprotes sejumlah kebijakan yang dianggap tidak menyentuh kebutuhan rakyat kecil.
“Aksi ini bukan karena marah, tapi karena cinta kepada pendidikan dan keadilan,” teriak Ketua EK LMND Lotim, Hamzan, saat memimpin orasi.
Hamzan menyebut masih banyak sekolah di Lombok Timur yang roboh, sementara akses pendidikan tinggi sangat terbatas bagi masyarakat kecil. Ia menilai pemerintah belum serius menjawab masalah tersebut.
“Kami menolak diam melihat ketimpangan terus dipelihara!” serunya lantang.
Mahasiswa juga menolak program “Sekolah Rakyat” yang digagas Kementerian Sosial. Program itu dianggap tidak menyelesaikan persoalan mendasar dalam dunia pendidikan.
“Program itu cuma ilusi solusi. Tidak menjawab kebutuhan sesungguhnya!” lanjut Hamzan.
Dalam orasinya, mahasiswa mendesak DPRD segera duduk bersama OKP, BEM, dan elemen pemuda membahas manifesto pendidikan yang telah mereka serahkan sejak setahun lalu. Mereka juga menuntut pendirian Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Lombok Timur.
“Kami ingin anak petani, buruh, dan nelayan bisa kuliah tanpa harus ke luar daerah,” katanya.
Orator lainnya, Izza Mahendra, juga menyampaikan bahwa sistem pendidikan saat ini belum berpihak pada rakyat kecil. Ia menyoroti kondisi sekolah yang rusak dan guru honorer yang belum sejahtera.
“Pendidikan adalah hak, bukan hadiah. Jangan jadikan pendidikan ladang bisnis!” ujar Izza.
Ia menegaskan bahwa mahasiswa hadir membawa suara masyarakat yang tak pernah terdengar. Menurutnya, ketimpangan yang terjadi harus segera dihentikan dengan langkah konkret, bukan sekadar janji atau proyek populis.
“Kami menuntut subsidi pendidikan untuk mahasiswa miskin dan perbaikan total infrastruktur sekolah,” tandasnya.
Tiga poin utama yang disuarakan mahasiswa dalam aksi itu yakni:
- Menolak program Sekolah Rakyat dari Kemensos,
- Mendesak DPRD bahas manifesto pendidikan bersama OKP dan BEM,
- Mendesak rekomendasi pendirian PTN di Lotim.
Selain itu, mereka juga mendorong peningkatan anggaran pendidikan, kesejahteraan guru honorer, hingga fasilitas bagi mahasiswa dari luar daerah.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Lotim, Wais Al-Qorni, menyampaikan bahwa pihaknya akan menggelar hearing pada Senin depan.
“Kami juga butuh masukan seperti ini agar kebijakan pemerintah bisa tepat sasaran,” ujar Wais. Singkat
(*/porosLombok)
