(PorosLombok.com)– Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur melayangkan protes keras terhadap kekacauan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi dasar penyaluran Bantuan Pangan (BAPANG) dari Kementerian Ketahanan Pangan.

Alih-alih menyelesaikan persoalan kemiskinan, distribusi bantuan ini justru memicu keresahan. Data yang tidak masuk akal membuat banyak warga kecewa, dan kepala desa yang tidak tahu-menahu jadi sasaran kemarahan.

Ketua FKKD Lotim, Hairul Ikhsan, menyebut kekacauan ini bisa berujung pada konflik terbuka di desa jika tidak segera ditangani. FKKD pun berencana mengambil langkah tegas: menghadap langsung ke Kementerian Sosial RI di Jakarta.

“Kami tidak mau jadi korban demo warga. Kalau data seberantakan ini tidak diperbaiki, kami akan turun tangan sendiri dan lapor langsung ke Kemensos,” tegas Hairul kepada PorosLombok, Minggu (20/7).

Hairul mengungkapkan, sejumlah perwakilan kepala desa dari Lombok Timur akan berangkat ke Jakarta pada awal Agustus 2025 untuk menyampaikan keberatan resmi dan membeberkan fakta lapangan yang mereka temukan.

Salah satu yang paling disorot adalah pemangkasan sepihak terhadap jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di banyak desa, yang mencapai hingga 70 persen. Ironisnya, di desa lain justru jumlah penerima bantuan melonjak drastis tanpa kejelasan.

“Di Desa Tetebatu, dari 630 KPM naik jadi 1.461. Tapi di Denggen Timur, dari 664 tinggal 240. Ini bukan sekadar janggal, tapi berbahaya!” cetus Hairul.

Menurutnya, pendataan DTSEN dilakukan tanpa melibatkan pemerintah desa. Tidak ada verifikasi, tidak ada sosialisasi. Akibatnya, data yang dipakai jauh dari realitas, bahkan ditemukan nama warga yang sudah meninggal masih tercantum sebagai penerima bantuan.

“Yang miskin dan masih hidup malah tidak masuk. Sistem ini bukan hanya keliru, tapi bisa memicu kerusuhan sosial,” tandasnya.

FKKD menduga kuat ada manipulasi atau penghapusan data secara sepihak oleh oknum yang terlibat dalam proses pendataan. Jika benar, maka kekacauan ini bukan lagi masalah teknis, tapi sudah menyentuh ranah kejahatan sosial.

“Kalau mau pangkas, pangkas semua. Jangan ada desa yang dihancurkan, tapi yang lain malah dimanjakan. Ini jelas tidak adil dan kami tidak akan diam,” tegasnya.

Menurut Hairul, jika pemerintah pusat tidak segera membenahi sistem pendataan bantuan, maka jangan salahkan jika warga turun ke jalan. Dan jika itu terjadi, para kepala desa yang akan menjadi tameng kemarahan.

“Sebelum itu terjadi, kami akan ambil langkah. Awal Agustus kami ke Jakarta. Ini bukan ancaman, ini bentuk tanggung jawab kami ke rakyat,” tutup Hairul.

Sementara kapala dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur H.Suroto saat dikonfirmasi tentang hal tersebut tidak memberikan tanggapan, telah dicoba dihubungi Via Telpn, sampai berita ini diterbitkan

(arul/PorosLombok)