LOTIM, PorosLombok.com | – Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) akan kembali menyiapkan anggaran untuk Organisasi Kepemudaan yakni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lombok Timur.
Adapun untuk besarannya sendiri tetap sama seperti tahun sebelumnya, yakni kurang lebih 250 Juta yang bersumber dari dana hibah, yang pemanfaatannya dihajatkan untuk membantu kegiatan para OKP, PK yang bernaung di bawah KNPI Lombok Timur.
Kepala Dinas Pemuda dan Olah raga Drg. Asrul Sani, mengatakan bahwa anggaran tersebut akan dibagi dua, mengingat KNPI Lombok Timur masih dualisme, sehingga masing-masing akan mendapatkan anggaran sebesar 125 juta.
“Karena secara Legalitas, dua kubu organisasi ini sah dan diakui negara, dan tetap seiring sejalan menjalankan program sebagaimana mestinya,” kata Drg Asrul, Jumat (13/01).
Dua kubu KNPI Lotim selama ini, telah memfasilitasi OKP dan PK yang berada dibawah naungannya masing-masing, sehingga, ia menilai ke dua KNPI cukup baik kerjanya karena tidak ada konflik yang terjadi selama ini.
“Intinya mereka ingin sama-sama menyatukan para pemuda khususnya yang ada di Kabupaten Lombok Timur,”ucapnya.
Untuk alur penggunaan anggarannya sendiri, OKP akan mengajukan program melalui proposal kegiatan ke KNPI. Dan KNPI Lah yang akan mengatur itu semua, namun tentu nanti akan ada laporan penggunaan anggaran ke Dispora.
Adapun bentuk pengawasan dari Dispora sendiri akan dilakukan Verifikasi dan Validasi proposal yang masuk ke dispora dari para OKP dan PK ini, apakah sesuai dengan usulan yang tercantum dengan kegiatan yang dilakukan atau tidak.
Dengan anggaran yang terbatas ini, Drg. Asrul berharap bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat, guna menunjang kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh para pemuda yang ada di Kabupaten Lombok Timur, karena tentu masih banyak hal-hal yang harus perlu ditingkatkan.
Dan dari dispora sendiri yang paling diharapkan lebih kepada perbaikan manajemen organisasi Kepemudaan, dan membantu mensukseskan program-program Pemerintah seperti memfasilitasi wirausaha muda, berperan menekan angka putus sekolah, pencegahan Narkoba, pernikahan dini, dan ikut berperan menekan angka stunting.
“Namun nanti tergantung dari OKP itu sendiri, akan tetapi dengan anggaran yang minim mungkin terlalu berlebihan juga kalau kita terlalu banyak meminta,” pungkasnya
(Arul/PorosLombok)
