PorosLombok.com – Video yang memperlihatkan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengusir boatman di kawasan Pantai Ekas Buana sempat bikin gaduh. Banyak yang menilai aksi itu arogan. Namun Pemkab Lotim buka suara dan menyebut peristiwa itu bukan tanpa alasan.
Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur, Widayat, mengatakan tindakan sang Bupati adalah bentuk spontanitas akibat akumulasi keresahan pelaku wisata lokal yang selama ini merasa tersisihkan di daerah sendiri.
“Itu bukan kemarahan. Pak Bupati sedang membela warga yang sudah lama merasa terpinggirkan oleh pelaku usaha luar,” ujar Widayat kepada wartawan, Rabu (18/6).
Menurutnya, dominasi boatman dari luar daerah, terutama dari Lombok Tengah, telah menyebabkan pelaku lokal di kawasan Ekas kehilangan ruang gerak. Wisatawan yang datang juga lebih banyak dibawa oleh operator luar.
“Selama ini masyarakat Ekas hanya jadi penonton. Mereka tidak menikmati hasil pariwisata yang ada di wilayah mereka sendiri,” lanjutnya.
Situasi itu, kata dia, memicu penurunan ekonomi lokal. Hotel dan homestay sepi, tingkat hunian anjlok, dan UMKM sulit berkembang.
“Biasanya tamu bisa tinggal sampai seminggu. Sekarang hanya 2–3 malam karena merasa tidak nyaman,” ungkap Widayat.
Di laut, kondisi lebih semrawut. Spot surfing dipenuhi puluhan boat luar setiap hari. Tak ada zonasi, tak ada pembagian waktu, dan peselancar pemula bercampur dengan profesional.
“Sudah ada wisatawan cedera karena tidak ada aturan main. Ini sangat membahayakan,” tegasnya.
Ia menilai kehadiran Bupati di lokasi pada 17 Juni 2025 lalu adalah bentuk sikap serius dalam mencari solusi. Sebab, pendekatan persuasif selama dua hingga tiga tahun terakhir tidak juga membuahkan hasil.
“Kami sudah coba jalur mediasi, tapi tidak efektif. Maka Pak Bupati langsung turun pimpin rapat koordinasi di lokasi,” ujarnya.
Staf Khusus Bupati Bidang Pariwisata, Ahmad Roji, S.E., membenarkan langkah cepat itu. Ia menyebut Pemkab Lotim tengah menyiapkan kesepakatan bersama lintas daerah untuk mengatur ulang tata kelola wisata laut di Ekas.
“Kami ingin tidak ada lagi konflik. Semua pelaku usaha harus diatur secara adil dan tertib,” katanya.
Dalam waktu dekat, Pemkab Lotim akan mengundang Pemkab Lombok Tengah, Dinas Pariwisata NTB, pelaku wisata dari kedua wilayah, serta Polairud untuk duduk bersama menyusun regulasi bersama.
“Yang kami perjuangkan adalah hak warga lokal. Jangan sampai laut mereka sendiri dikuasai oleh pihak luar,” tegas Roji.
Ia menambahkan bahwa kawasan Ekas memiliki ombak terbaik yang stabil sepanjang tahun, dan sangat cocok untuk surfing profesional hingga pemula. Namun tanpa aturan, potensi ini bisa jadi bencana.
“Kita akan buat zonasi dan pembagian jam. Harus ada kepastian keselamatan dan kenyamanan semua pihak,” pungkasnya.
(arul/PorosLombok)
