PorosLombok.com – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin melakukan manuver cepat dengan mendatangi Kementerian Sosial guna memperjuangkan nasib ribuan siswa dan jaminan kesehatan bagi ratusan ribu warga di wilayahnya.

​Langkah berani ini diambil untuk menyelesaikan polemik fasilitas pendidikan dan carut-marut data BPJS Kesehatan yang mengancam stabilitas keuangan daerah. Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Jakarta, Selasa (28/4).

​”Di Lombok Timur program Sekolah Rakyat sudah berjalan dua tahun namun masih menghadapi kendala lahan dan fasilitas penunjang,” ujar pria yang akrab disapa H.Iron itu.

​Bupati memaparkan fakta miris di lapangan terkait ratusan siswa yang hingga saat ini terpaksa menumpang belajar di gedung instansi lain. Kondisi ini dinilai menghambat efektivitas proses belajar mengajar bagi anak didik.

​Sedikitnya 100 siswa setara SD masih menumpang di BPVP Lenek, sementara 125 pelajar SMA menempati eks gedung Akper Sakra. Ketidakpastian lokasi permanen ini menjadi beban pikiran utama bagi orang tua murid di daerah tersebut.

​”Kami sudah menyiapkan 5 hektare lahan, namun ternyata dibutuhkan 7 hektare untuk memenuhi standar yang diminta pemerintah pusat,” jelasnya.

​Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tetap menunjukkan komitmen tinggi untuk melanjutkan program pendidikan tersebut meskipun terdapat perubahan teknis persyaratan luas tanah. Sinkronisasi data antara daerah dan pusat menjadi kunci utama.

​Masalah kian pelik setelah 130.000 jiwa kepesertaan BPJS Kesehatan warga dinonaktifkan secara sepihak oleh sistem. Penonaktifan massal ini berpotensi memicu lonjakan biaya pengobatan yang harus ditanggung secara mandiri oleh rakyat miskin.

​”Jika tidak diambil alih pusat, kami harus menambah anggaran 50 miliar rupiah untuk membayar iuran BPJS warga tersebut,” katanya.

​Tahun ini daerah sudah mengalokasikan dana fantastis sebesar 90 miliar rupiah demi menjamin kesehatan masyarakat luas. Beban fiskal tersebut dipastikan makin membengkak jika pusat tidak segera melakukan aktivasi ulang terhadap data usulan daerah.

​Menteri Sosial Saifullah Yusuf merespons dengan menjelaskan bahwa penonaktifan dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Hal ini bertujuan agar bantuan hanya menyasar warga yang masuk kategori benar-benar layak.

​”Saya minta data yang sudah ditanggung pusat agar tidak perlu lagi mendapatkan jatah anggaran dari daerah guna menghindari tumpang tindih,” pungkasnya.*