Nasional, Porosalombok.com –
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Ir. H. ACHMAD SUKISMAN AZMY, M.Hum, ikuti rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Komite II DPD RI beberapa waktu yang lalu.
Adapun agenda rapat tersebut dengan membahas Program Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan di Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan di Daerah Tahun Anggaran 2024.
Melalu Press release yang diterima Poroslombok ada beberapa point yang disampaikannya, Sukisman yakni terkait banyaknya benih benur (lobster) di Lombok Timur. Karena menurut Infomasi yang terima ada 10 juta benih benur, namun yang mampu dikelola hanya 10% saja, sementara 90% nya tidak bisa diberdayakan.
“Kalau musimnya hilang, benur ini hilang. Mungkin ada upaya dari KKP. Dibudidayakan di tempat lain. Lombok Timur bisa jadi basis pembudidayaan benih internasional,”ucapnya Minggu (26/02).
Tak hanya lobster, dirinya juga berharap tentang keberlangsungan budidaya Mutiara yang sudah berlangsung sejak tahun 90 an, diketahui di Lombok sendiri cukup bagus. Mengingat saat ini teknologi dari Jepang saat ini sudah dikuasai oleh masyarakat.
Di Lombok sendiri, sambung pria yang akrab dipanggil Asa ini, memiliki potensi Ikan yang sangat menjanjikan seperti kerapu, lobster, dan sebagainya, ini membuat perikanan laut (budidaya laut) dapat lebih dikembangkan, sehingga budidaya perikanan laut bisa dijadikan skala internasional, karena di Bali sudah dimanfaatkan untuk pariwisata.
“Jika diarahkan ke Teluk Awang bisa dioptimalkan karena dekat dengan Mandalika dan kita kekurangan BUMN di bidang perikanan, padahal potensinya luar biasa. Jika dikelola dengan baik maka dapat meningkatkan pendapatan bagi negara,”ujarnya.
“Kami melihat untuk memperoleh es ini agak kurang, sementara nelayan cukup jauh mencari ikannya. Apakah dry ice bisa dimanfaatkan oleh nelayan kita,”pungaksnya.
Menanggapi hal tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan yang disampaikan oleh Plh. Sekretaris Jenderal Riza Trianzah bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya mengoptimalkan manfaat sumberdaya benih lobster untuk kemaslahatan masyarakat dan pembudidaya dalam negeri.
Hal ini ditandai dengan penerbitan dan perubahan aturan dan perundangan. Namun sampai saat ini di Indonesia masih terkendala pada teknologi pemeliharaan benih, perkembangan sampai saat ini kelangsungan hidup (survival rate) benih yang dipelihara setelah menetas (benih bening lobster) sampai berukuran 5 gram
(ukuran siap dipelihara di KJA dan Bak) masih rendah, berkisar 5 – 10%.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa permasalahan utama adalah menemukan pakan larva dan benih bening lobster yang tepat. Saat ini Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya bekerjasama dengan semua pihak (perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha) untuk memperbaiki teknologi pemeliharaan benih.
“Teknologi pembesaran ukuran 5 gram sampai ukuran konsumsi kelangsungan
hidup sudah lebih baik,” ucapnya.
Untuk itu Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya telah menetapkan 4 lokasi kampung budidaya lobster pada tahun l 2022, salah satu diantaranya adalah Desa Jerowaru Lombok Timur. Adapun untuk lokasi pembenihan untuk sementara sampai teknologi dikuasai pengembangannya masih dilakukan pada Unit Pembenihan milik Kementerian Kelautan dan perikanan, salah satu diantaranya Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok yang berlokasi di Desa Sekotong Kabupaten Lombok Tengah.
Selanjtunya terkait Perkembangan budidaya mutiara fauziah mengatakan sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar. Daya saing produk yang dihasilkan dan daya beli konsumen sangat menentukan pangsa pasar produk yang dihasilkan.
Secara teknologi budidaya mulai dari pembenihan sampai pembesaran bahkan proses insersi sudah dapat dikuasai oleh pembudidaya dan teknisi lokal.
“Seperti yang bapak Sukisman sampaikan, namun akses pasar yang belum dapat dikuasai dengan baik. Untuk itu Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing,”ujarnya.
Untuk memperbaiki kualitas induk dan benih yang dihasilkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang khusus menangani induk udang unggul dan kekerangan. UPT tersebut adalah BPIUUK yang berlokasi di Karangasem – Bali.
Untuk budidaya pengembangan perikanan Ia menjelaskan, hal tersebut, sesuai dengan potensi masing-masing daerah dan kesiapan pemerintah daerahnya melakukannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri telah mencanangkan kampung-kampung perikanan budidaya sebagai sentra pengembangan komoditas unggulan di setiap daerah.
Selanjutnya dengan perencanaan yang telah disusun KKP bersama Pemda p mengembangkan kerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan perikanan budidaya di sentra- sentra tersebut.
Terkair dry ice dapat dimanfaatkan oleh nelayan kita untuk menjaga mutu ikan. Namun, dry ice akan lebih sulit untuk didapatkan daripada es yang biasa digunakan oleh nelayan. Selain itu, biaya yang dibutuhkan juga akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan es balok.
“Terkait dengan kebutuhan es, kami akan selalu berkoordinasi dengan dinas perikanan setempat untuk optimalisasi ketersediaan es di sentra nelayan,” akunya.
Untuk dapat mengoptimalkan
pemanfaatan potensi perikanan budidaya Indonesia dibutuhkan pengembangan produktivitas usaha pembudidaya dan penambahan pelaku usaha. Diantaranya
pelaku usaha dapat berupa BUMN bidang kelautan dan perikanan.
Keberadaan BUMN yang ada terang Faoziah, dirasa masih kurang optimal untuk mendukung pengembangan perikanan budidaya dan mencapai target produksi. Namun sambil menunggu proses pembentukan BUMN yang baru, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sedang menginisiasi dan mengusulkan diantara UPT menjadi unit yang dapat mengelola keuangan dengan pola badan layanan umum (BLU).
Dengan BLU diharapkan fasilitas dan SDM yang dimiliki UPT dapat dioptimalkan untuk memenuhi layanan yang diberikan dan sekaligus mendukung pencapaian target produksi perikanan budidaya dan pengembangan usaha. Saat ini hanya terdapat satu BUMN perikanan yaitu PT. Perikanan Indonesia (PERINDO).
“Kami sependapat bahwa BUMN salah satu fungsinya adalah untuk menghasilkan pendapatan bagi negara melalui pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Meskipun saat ini hanya terdapat satu BUMN yang bergerak di bidang perikanan,”ucapnya.
Kendati demikian, KKP telah berkolaborasi dengan Perindo untuk mengoptimalkan fungsi Perindo salah satunya melalui kerjasama pemanfaatan/sewa aset Ditjen PDSPKP, antara lain Gudang beku 2000 ton, Pasar Ikan Modern, Kendaraan Berpendingin, dan lain sebagainya.
“Kami berharap bentuk kontribusi tersebut dapat mengembangkan kapasitas BUMN Perikana,” pungkasnya.
(Arul/.poroslombok)
