PorosLombok.com – Tenaga pengawas sekolah di Kabupaten Lombok Timur kini menanggung beban kerja yang tidak proporsional akibat ketimpangan jumlah personel dengan luasnya jangkauan satuan pendidikan.

​Satu orang petugas dipaksa mengawal mutu puluhan sekolah sekaligus, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama. Kondisi ini dinilai sangat berisiko terhadap efektivitas pendampingan manajerial bagi para kepala sekolah.

​“Saat ini satu orang pengawas kebagian menangani sekitar 20 sekolah, ini sudah dua kali lipat dari batas ideal,” ujar Kabid Pembinaan Ketenagaan Dikbud Lotim Islahul Muttaqin, Minggu (3/5/2026).

​Islahul Muttaqin menyebutkan bahwa angka ideal bagi seorang pengawas sebenarnya hanya mencakup maksimal 10 sekolah binaan. Namun, realitas di tiap kecamatan menunjukkan jumlah personel yang tersisa sangat minim dan mengkhawatirkan.

​“Kebutuhan ideal di tiap kecamatan adalah 10 orang, namun faktanya saat ini hanya tersedia 3 sampai 5 orang saja,” jelasnya.

​Situasi kian genting karena persyaratan administratif untuk mengisi posisi ini tergolong sangat berat bagi para guru. Ketentuan wajib pernah menjabat kepala sekolah serta lulus seleksi kompetensi ketat menjadi penghalang utama regenerasi.

​“Meskipun ada calon yang mendaftar, banyak yang akhirnya terhenti karena tidak memenuhi ketentuan administrasi yang ditetapkan,” katanya.

​Lembaga pendidikan daerah saat ini tidak memiliki otoritas penuh untuk menambah personel secara instan. Perubahan regulasi dari pemerintah pusat terkait tata kelola pengawas sekolah memaksa daerah menghentikan sementara proses rekrutmen.

​“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum bisa melakukan perekrutan karena masih ada transisi perubahan regulasi pengawas,” ujarnya.

​Pembagian tugas yang berbasis wilayah kecamatan saat ini dianggap sebagai solusi darurat namun belum menyentuh substansi beban kerja. Petugas yang ada harus bekerja ekstra keras guna memastikan rapor pendidikan di sekolah binaan tetap meningkat.

​“Petugas di kecamatan harus membagi tugas dengan menangani TK, SD, maupun SMP yang jumlahnya sangat banyak,” katanya.

​Hambatan regulasi ini diharapkan segera menemui titik terang agar kualitas pengawasan mutu pendidikan tidak merosot. Pemenuhan kuota tenaga ahli pendidikan menjadi syarat mutlak bagi keberlanjutan standar mutu sekolah di Lombok Timur.

​“Sistem penempatan per kecamatan menaruh beban besar pada 3 hingga 4 orang pengawas untuk mengawal seluruh jenjang pendidikan,” pungkasnya.*