PorosLombok.com – Ketua Umum HMI Cabang Mataram Ahmad Nasri melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan anggaran pendidikan Pemerintah Provinsi NTB pada peringatan Hardiknas, Sabtu (2/5/2026).

​Nasri menilai perayaan tahunan ini tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial belaka di tengah carut-marutnya kondisi sekolah. Realitas di lapangan menunjukkan potret pendidikan daerah yang lebih layak disebut sebagai hari berkabung.

​“Perayaan Hardiknas harus dimaknai melampaui agenda seremonial, melihat realitas saat ini lebih pantas jadi hari berkabung,” tegas Ahmad Nasri.

​Aktivis mahasiswa ini menyoroti kontradiksi antara visi Makmur Mendunia besutan rezim Iqbal-Dinda dengan data ribuan anak putus sekolah. Ia memandang jargon besar pemerintah tidak selaras dengan fakta pahit di tingkat SMA hingga SD.

​“Gubernur boleh saja fasih bicara jargon besar, namun faktanya ribuan anak di NTB justru berhenti sekolah,” katanya.

​Data menunjukkan angka putus sekolah mencapai 2.500 anak pada jenjang menengah dan 1.235 anak di tingkat dasar sepanjang 2023 hingga 2025. Tren negatif ini mengancam masa depan generasi muda yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi.

​“Kami tidak menginginkan terjadinya putus sekolah yang terus berlanjut tanpa solusi konkret dari pemerintah,” ujarnya.

​HMI mencatat satu dari empat warga NTB tidak merasakan hak konstitusional mereka akibat rendahnya akses pendidikan. Persentase penduduk yang tidak bersekolah mencapai angka 24,09 persen berdasarkan rujukan Satu Data NTB 2025.

​“Kemanakah sisa 13 persen hak konstitusional anak-anak NTB yang seharusnya dialokasikan oleh negara?” tanya Nasri.

​Kritik tersebut berdasar pada dokumen KUA-PPAS Rancangan APBD 2026 yang hanya mengalokasikan pagu fungsi pendidikan sebesar 7 persen. Padahal, undang-undang mewajibkan pemerintah daerah mengucurkan minimal 20 persen anggaran.

​“Alokasi 20 persen itu mandatory spending, bukan pilihan atau opsi yang bisa ditawar oleh pemerintah,” jelasnya.

​Nasri juga mempertanyakan urgensi perbaikan 4.104 ruang kelas yang masih rusak meski transfer dana pusat mencapai puluhan triliun rupiah. Ia mendesak Pemprov NTB segera melakukan transparansi total terhadap rincian anggaran pendidikan.

​“Pendidikan bukan beban anggaran daerah, melainkan investasi paling krusial terhadap masa depan daerah,” pungkasnya.*