LOTIM – PorosLombok.com | Di tengah melonjaknya harga bahan pokok akibat resesi ekonomi global, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Lombok Timur terus berupaya untuk melakukan stabilisasi harga melalui Operasi Pasar (OP).
Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) kabupaten Lombok Timur, Lalu Dami Ahyani mengatakan, salah satu upaya nyata yang dilakukan pemerintah dalam menekan angka inflasi adalah, dengan melaksanakan operasi pasar yang secara kontinu terus dilakukan.
“Pelaksanaan operasi pasar ini rutin kita lakukan. Lebih-lebih disaat harga-harga bahan pokok cenderung naik,” ungkap Lalu Dami kepada poroslombok.com di ruang kerjanya, Rabu (29/3/23).
Dia menuturkan, pelaksanaan operasi pasar itu atas arahan dari Pemerintah pusat untuk mengeluarkan stok cadangan beras pemerintah, dimana komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi yang cukup signifikan.
Lantaran itu, TPID bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) sejak Januari hingga Maret ini telah melaksanakan operasi pasar dengan pendekatan pasar, sesuai namanya operasi pasar.
Dikarenakan banyak pasar yang letaknya jauh dari permukiman warga, maka beberapa desa mengusulkan agar operasi pasar tidak lagi dilaksanakan di pasar, tetapi di tempat-tempat yang dekat dari komunitas warga seperti di kantor desa dan lain sebagainya.
Beberapa jenis komoditi cadangan pemerintah yang dijual pada operasi pasar tersebut diantaranya yaitu komoditi beras, gula pasir, minyak goreng dan tepung.
Untuk beras, setiap orang boleh membeli maksimal 10 kilogram, minyak goreng 2 liter, gula pasir 2 kilogram, dan tepung 2 kilogram. Pembatasan itu bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya monopoli oleh pedagang yang bisa saja diperjualbelikan kembali.
Diutarakannya, desa yang sudah dijadwalkan tempat operasi pasar pada awal April nanti adalah Desa Banjar Sari Kecamatan Labuhan Haji, Desa Jero Gunung Kecamatan Sakra Barat, dan Desa Sukamulia Kecamatan Sukamulia.
“Nah itu tiga desa yang sudah kita tentukan jadwalnya, tinggal diatensi sama bulog,” sebutnya.
Adapun desa-desa lain yang ingin dibuatkan jadwal, agar pemerintah desa (Pemdes) menghubungi pihak TPID (Dinas Perdagangan-red), atau dengan cara bersurat. Nantinya usulan yang masuk akan dibuatkan jadwal, tentu pada hari yang berbeda.
“Jadi silahkan desa minta, nanti kita jadwalkan. Selama ketersediaan komoditi ada, pasti akan kita akomodir,” pungkasnya.
(PL-anas)
